Hanya 4.535 Unit Layanan Gizi MBG Terakreditasi Higienis: Pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyatakan, hingga Januari 2026, sebanyak 4.535 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.

Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jakarta pada Kamis, yang menandai hari pertama peluncuran program di sekolah tahun ini. Ia mengatakan unit yang tersertifikasi itu baru mewakili sekitar 23 persen dari total 19.188 fasilitas SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis.

Benjamin mendorong dinas kesehatan daerah untuk mempercepat upaya sertifikasi dan memastikan lebih banyak unit layanan memenuhi persyaratan wajib higiene dan sanitasi.

“Alhamdulillah, 4.535 unit layanan sudah tersertifikasi sejauh ini. Artinya, semua aspek, termasuk uji laboratorium, telah diperiksa dengan teliti. Jika ada kekurangan, perbaikan harus diselesaikan sebelum sertifikat diterbitkan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa sertifikasi bukan formalitas, namun proses ketat yang melibatkan pemeriksaan fisik dan analisis laboratorium untuk memastikan keamanan pangan bagi semua penerima manfaat.

Selain sertifikasi higiene, Benjamin mengingatkan sekolah untuk sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang perluasan cakupan program Makanan Bergizi Gratis.

Berdasarkan peraturan tersebut, kelayakan penerima tidak hanya untuk siswa, tetapi juga diperluas kepada guru, tenaga kependidikan, dan petugas kebersihan sekolah.

“Presiden telah memperluas daftar penerima manfaat. Di beberapa sekolah, staf belum menerima makanan. Kami minta sekolah memastikan mereka termasuk. Program ini seharusnya menguntungkan tidak hanya siswa, tapi juga guru dan semua karyawan sekolah,” jelasnya.

Benjamin juga mengingatkan untuk tidak mengambil kesimpulan dini mengenai dampak program terhadap status gizi anak.

Ia mengatakan penilaian apapun harus didasarkan pada evaluasi medis dan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hasil yang kredibel dan akuntabel.

MEMBACA  Darurat dinyatakan di Tana Toraja menyusul tanah longsor: BNPB

“Dampaknya harus dihitung dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan. Karena itulah perlu waktu. Pada tahap ini, kami belum dapat menyajikan angka, karena penilaian harus mengikuti standar medis yang tepat,” tambahnya.

Penerjemah: Lintang Budiyanti Prameswari, Primayanti

Editor: Rahmad Nasution

Hak Cipta © ANTARA 2026

https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/user/getInterests?term=44742019229&o2x=4gTB4I8t