Amerika Serikat Terapkan Sanksi atas Dugaan Perdagangan Drone Iran-Venezuela

Washington Tuduh Tehran dan Caracas atas ‘Proliferasi Senjata Mematikan yang Sembrono’ di Tengah Ketegangan yang Meningkat

Washington, DC – Amerika Serikat telah menerapkan sanksi terhadap sebuah perusahaan Venezuela atas tuduhan membantu memperoleh drone rancangan Iran, seiring ketegangan Washington dengan Tehran maupun Caracas yang kian memanas.

Sanksi yang dikeluarkan Selasa (30/12) menyasar Empresa Aeronautica Nacional SA (EANSA), sebuah firma Venezuela yang menurut Departemen Keuangan AS “merawat dan mengawasi perakitan” drone dari Qods Aviation Industries Iran—yang sudah berada di bawah sanksi Washington.

Departemen tersebut juga menyanksi ketua perusahaan, Jose Jesus Urdaneta Gonzalez, dengan tuduhan mengoordinasikan “produksi UAV [kendaraan udara tak berawak] di Venezuela bersama anggota dan perwakilan angkatan bersenjata Venezuela dan Iran.”

“Keuangan sedang meminta pertanggungjawaban Iran dan Venezuela atas proliferasi senjata mematikan yang agresif dan sembrono di seluruh dunia,” pejabat Treasury John Hurley menyatakan.

“Kami akan terus mengambil tindakan cepat untuk mencabut akses mereka yang mendukung kompleks industri-militer Iran terhadap sistem keuangan AS,” tambahnya. Sanksi ini membekukan aset perusahaan dan individu yang ditargetkan di AS dan umumnya melarang warga Amerika melakukan transaksi keuangan dengan mereka.

Dalam pernyataannya, AS menyatakan Tehran dan Caracas telah mengoordinasikan “penyediaan” drone ke Venezuela sejak 2006.

Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran (MODAFL) telah berada di bawah sanksi AS sejak 2020 atas perannya dalam penjualan dan pengadaan senjata menurut Washington. AS sendiri merupakan pengekspor senjata terbesar di dunia.

Pada Selasa itu, Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi baru terhadap beberapa warga Iran yang dituding memiliki keterkaitan dengan industri senjata Iran.

Langkah-langkah ini terjadi sehari setelah Presiden Donald Trump mengancam akan melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran jika negara itu membangun kembali kemampuan rudal atau program nuklirnya.

MEMBACA  Pemimpin Baru Mengambil Alih Armada Laut Hitam Rusia Setelah yang Terakhir Membiarkan Kapal Perangnya Hancur oleh Drone yang Meledak

AS sebelumnya bergabung dengan Israel dalam serangan terhadap Iran pada Juni dan membom tiga situs nuklir utama negara itu sebelum gencatan senjata mengakhiri ketegangan selama 12 hari.

“Sekarang saya dengar Iran berusaha membangun kembali, dan jika itu terjadi, kami harus menghancurkannya,” kata Trump pada Senin dalam konperensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung. “Kami akan menghancurkan mereka. Tapi semoga hal itu tidak terjadi.”

Iran dengan cepat membalas ancaman Trump.

“Tanggapan Republik Islam Iran terhadap agresi opresif apa pun akan keras dan disesalkan,” tulis Presiden Masoud Pezeshkian dalam sebuah unggahan media sosial.

Administrasi Trump juga mengambil pendekatan konfrontasional terhadap Venezuela.

Presiden AS minggu ini mengumumkan bahwa AS “menghantam” sebuah dermaga di negara Amerika Latin yang katanya digunakan untuk memuat kapal-kapal narkoba. Rincian mengenai sifat serangan itu masih belum jelas.

Trump dan beberapa pembantunya secara keliru menyatakan bahwa minyak Venezuela milik AS. Washington juga telah menuduh Presiden Venezuela Nicolas Maduro, tanpa bukti, memimpin organisasi perdagangan narkoba.

Secara bersamaan, administrasi Trump melancarkan serangan terhadap apa yang disebutnya sebagai kapal-kapal pengedar narkoba di Laut Karibia dan Samudra Pasifik timur—sebuah kampanye yang menurut banyak ahli hukum melanggar hukum AS dan internasional serta setara dengan pembunuhan di luar proses peradilan.

Dalam sebulan terakhir, AS juga menyita setidaknya dua kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela setelah Trump mengumumkan blokade laut terhadap negara tersebut.

Venezuela menolak langkah-langkah AS sebagai “pembajakan” dan menuduh administrasi Trump berupaya menggulingkan pemerintah Maduro.

Tinggalkan komentar