Somalia menyatakan kekhawatiran bahwa pengakuan ini dapat dijadikan dalih untuk relokasi paksa warga Palestina.
Pengakuan Israel terhadap Somaliland, sebuah wilayah pemisah diri dari Somalia, merupakan “ancaman langsung dan serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional,” demikian pernyataan Somalia.
Dalam surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Senin, Somalia menolak langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatannya, menyebutnya “secara moral tak dapat dipertahankan”.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
Pekan lalu, Israel menjadi negara pertama yang secara formal mengakui Republik Somaliland yang menyatakan diri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat. Israel mendeskripsikan langkah ini sebagai bagian dari semangat Perjanjian Abraham yang difasilitasi Amerika Serikat, yang menormalkan hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab.
“Kami lebih lanjut mencatat dengan keprihatinan mendalam laporan bahwa pengakuan ini mungkin dijadikan dalih untuk relokasi paksa warga Palestina ke Somalia Barat Laut,” bunyi surat Somalia kepada DK PBB.
“Tindakan Israel tidak hanya menciptakan preseden berbahaya dan berisiko menggoyahkan stabilitas Tanduk Afrika dan kawasan Laut Merah, tetapi juga melemahkan upaya kolektif dan menjadi ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan regional dan internasional,” tegas Somalia dalam suratnya, mendesak anggota DK PBB untuk menjunjung kedaulatannya.
Abu Bakr Dahir Osman, perwakilan Somalia untuk DK PBB, menggemakan sentimen surat tersebut.
“Wilayah [Somaliland] ini secara hukum tidak berhak untuk membuat perjanjian atau pengaturan apa pun, ataupun menerima pengakuan dari negara lain,” ujar Osman.
“Tindakan agresi ini bertujuan untuk mendorong fragmentasi Somalia dan harus ditolak serta dikutuk secara tegas oleh semua Negara Anggota,” tambahnya.
Pengakuan Ditolak
Britania Raya pada hari Senin menyatakan bahwa mereka tidak mengakui kemerdekaan Somaliland, dan menegaskan kembali dukungannya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Somalia.
Mereka mendorong upaya antara Pemerintah Federal Somalia dan otoritas Somaliland untuk “mengatasi perbedaan dan bekerja sama menghadapi ancaman bersama”, dengan menyatakan bahwa kelompok bersenjata mengambil keuntungan dari perpecahan internal di negara tersebut.
p>Negara-negara lain juga menolak mengakui Somaliland, termasuk Tiongkok lebih awal pada hari Senin.
“Tidak ada negara yang seharusnya mendorong atau mendukung kekuatan separatis internal negara lain untuk kepentingan egoisnya sendiri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, kepada wartawan dalam konferensi pers rutin.
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Department of International Relations and Cooperation, pada hari Senin mendesak komunitas internasional untuk “menolak campur tangan eksternal ini dan mendukung Somalia yang bersatu dan stabil”.
Namun, Tammy Bruce, Wakil Perwakilan AS untuk PBB, menyatakan bahwa “Israel memiliki hak yang sama untuk membangun hubungan diplomatik seperti negara berdaulat lainnya”.
“Beberapa negara, termasuk anggota Dewan ini, telah secara sepihak mengakui negara Palestina yang tidak eksis, namun tidak ada pertemuan darurat yang diselenggarakan,” tambah Bruce, mengkritik apa yang dia sebut sebagai “standar ganda” DK PBB.
“Kami tidak memiliki pengumuman terkait pengakuan terhadap Somaliland, dan tidak ada perubahan dalam kebijakan AS,” tambah Bruce.
Somaliland memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991, setelah perang saudara di bawah kepemimpinan militer Siad Barre. Republik yang menyatakan diri sendiri ini menguasai bagian barat laut Somalia dan memiliki konstitusi, mata uang, dan bendera sendiri.
Wilayahnya mengklaim bekas protektorat Somaliland Britania, namun wilayah timurnya tetap berada di bawah kendali administrasi saingan yang loyal kepada Somalia. Somaliland telah mencari pengakuan internasional selama lebih dari tiga dekade tanpa keberhasilan.