Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat (14/3) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengirimkan data akurat tentang warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra serta memastikan kesiapan lahan agar pembangunan rumah permanen bisa dimulai tanpa penundaan.
“Semakin cepat lahan dapat disiapkan menjadi bersih dan clear, semakin cepat kita dapat melangkah,” kata Tito dalam sebuah pernyataan.
Dia menjelaskan bahwa lahan yang “bersih dan clear” merujuk pada tanah yang status hukumnya aman, bebas sengketa, serta layak secara teknis untuk dibangun.
Selain kepastian hukum, lokasi yang diusulkan harus memenuhi standar lingkungan dan berada dekat pusat sosial serta ekonomi, seperti pasar, sekolah, tempat ibadah, dan akses logistik, untuk mendukung mata pencaharian warga jangka panjang.
Tito menyatakan pemerintah pusat bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, untuk membangun 2.600 unit rumah permanen bagi korban bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rumah-rumah ini ditujukan bagi keluarga yang rumahnya hancur atau mengalami kerusakan berat selama banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi tersebut pada akhir November 2025.
Menurut menteri, kecepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya dalam menyelesaikan data terverifikasi penerima manfaat serta menyediakan lahan yang cocok.
Pekan pertama pembangunan rumah permanen telah dimulai di beberapa area di Sumatra Utara, ujarnya.
Pembangunan serupa diharapkan segera dimulai di Aceh dan Sumatra Barat begitu persiapan lahan selesai dan pemerintah daerah mengfinalisasi data warga terdampak.
Berita terkait: Pemerintah RI akan salurkan tunjangan perumahan bagi warga Sumatra terdampak banjir
Tito mendesak para kepala daerah untuk menjadikan persiapan lahan sebagai prioritas utama, dan mengingatkan bahwa penundaan di tingkat lokal dapat memperlambat upaya pemulihan secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan agar rekonstruksi pascabencana memprioritaskan penggunaan tanah milik pemerintah, baik yang dikuasai pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN.
Selain program perumahan kolaboratif itu, Tito menyebut pemerintah juga telah menyiapkan rencana terpisah yang didanai APBN untuk membangun jumlah unit perumahan yang jauh lebih besar.
Dia menekankan bahwa bantuan tidak akan terbatas pada keluarga yang kehilangan rumah, dan mencatat bahwa skema dukungan juga telah disiapkan untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang dan ringan.
Menteri tersebut menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan semua warga terdampak bencana menerima dukungan yang tepat seiring upaya pemulihan dan rekonstruksi berlanjut di seluruh Sumatra.
Berita terkait: Perumahan untuk korban Sumatra seharusnya dekat fasilitas publik: menteri
*Penerjemah: Fianda Sjofjan, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*