Thailand dan Kamboja melaporkan pertempuran baru dalam konflik perbatasan yang sedang berlangsung, seiring dimulainya pembicaraan pertama antara kedua pihak sejak merebaknya kekerasan terakhir.
Militer Thailand menyatakan pada Rabu bahwa telah terjadi bentrokan di provinsi perbatasan Sisaket dan Surin, seperti dilaporkan media Thailand. Pasukan Thailand membalas serangan roket BM-21 Kamboja dengan artileri, tembakan tank, dan drone.
Kisah-kisah Rekomendasi
Satu prajurit Thailand terluka di area Pha Mo I Daeng–Huai Ta Maria, provinsi Sisaket, menurut pihak angkatan darat Thailand, sebelum pasukan Thailand membalas dan menyerang lebih dari 19 target militer Kamboja.
Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menyebutkan pasukan Thailand melakukan serangan udara di distrik Banan, provinsi perbatasan barat laut Battambang, mengenai kawasan permukiman sipil dengan empat bom.
Kementerian Pendidikan Kamboja juga merilis video yang memperlihatkan adegan kepanikan di sebuah sekolah di provinsi tersebut, di mana para siswa berlarian saat serangan udara berlangsung.
Lebih lanjut, menurut laporan Khmer Times, kementerian menyatakan dua warga sipil terluka akibat tembakan Thailand di provinsi Banteay Meanchey.
Pembicaraan Dimulai
Pertempuran terbaru ini terjadi tepat sebelum pertemuan pejabat pertahanan dimulai pada Rabu di perlintasan perbatasan Ban Pakkad-Pailin antara kedua negara.
Pembicaraan ini merupakan yang pertama antara kedua pihak sejak bentrokan baru meletus pada 7 Desember, yang menurut catatan resmi menewaskan lebih dari 40 orang dan mengungsikan sekitar satu juta jiwa.
Kedua belah pihak sepakat pada Senin untuk mengadakan pembicaraan dalam kerangka komite perbatasan bilateral yang ada, Komite Perbatasan Umum Kamboja-Thailand, menyusul desakan regional untuk mengakhiri pertikaian.
Melaporkan dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh, Assed Baig dari Al Jazeera menyatakan pertemuan sedang berlangsung dengan negara-negara ASEAN bertindak sebagai pengamat, namun tidak diharapkan menghasilkan terobosan besar.
“Sangat penting untuk jelas tentang apa ini pertemuan dan apa bukan. Ini antara pejabat pertahanan dan militer, bukan politisi,” ujarnya.
“Ini bukan forum untuk menyepakati atau menandatangani gencatan senjata.”
Paling baik, kata dia, pembicaraan ini akan membahas “menstabilkan situasi, mengklarifikasi insiden antara pihak-pihak, dan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka.”
Setiap kesepakatan mengenai gencatan senjata harus berasal dari pimpinan politik di Bangkok dan Phnom Penh, katanya, “dan di situlah tekanan dari luar berperan.”
AS, Tiongkok, dan negara-negara ASEAN telah berbicara dengan kedua negara, mendesak resolusi konflik.
Namun sejauh ini, menurutnya, “kedua belah pihak masih terkunci dalam saling menyalahkan.”
Thailand dan Kamboja telah terlibat dalam pertukaran tembakan roket dan artileri harian di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 km menyusul runtuhnya gencatan senjata yang dibrokeri AS dan Malaysia awal bulan ini, yang sebelumnya mengakhiri pertempuran lima hari pada Juli lalu.
Konflik ini berakar dari sengketa teritorial atas penetapan batas era kolonial sepanjang 800 km dan beberapa reruntuhan candi kuno yang terletak di perbatasan.
Masing-masing pihak saling menyalahkan atas pecahnya kembali pertempuran, mengklaim membela diri, sambil bertukar tuduhan serangan terhadap warga sipil.
Thailand Dituduh Meruntuhkan Patung Hindu
Sementara itu, seorang pejabat Kamboja menuduh Thailand menghancurkan sebuah patung Hindu di area perbatasan yang disengketakan, serta mengutuk penghancuran benda-benda bernilai religi.
Kim Chanpanha, juru bicara pemerintah di provinsi perbatasan Preah Vihear, menyatakan patung Wishnu yang dibangun pada 2014 dirobohkan oleh pasukan Thailand pada Senin.
“Kami mengutuk penghancuran candi dan patung kuno yang disembah oleh penganut Buddha dan Hindu,” kata Chanpanha.
Video yang menunjukkan perobohan patung menggunakan backhoe loader beredar di media sosial.
Militer Thailand belum memberi komentar terkait insiden ini, tetapi merilis pernyataan yang menolak klaim Kamboja bahwa mereka menggunakan senjata klaster yang dimaksudkan untuk melukai warga sipil.
Pernyataan itu menyebutkan senjata klaster mereka adalah artileri dwi-guna yang digunakan terhadap target militer, sesuai dengan prinsip “kebutuhan militer” dan “proporsionalitas”.
Ditambahkan pula bahwa Konvensi Senjata Klaster (CCM), yang melarang negara penandatangan menggunakan senjata semacam itu, tidak berlaku karena baik Thailand maupun Kamboja bukan pihak dalam perjanjian tersebut.