Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan rencana zonasi untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Karbon Biru tertentu di perairan Derawan, Kalimantan Timur, dan mengembangkan rencana pengelolaan sedimentasi untuk 10 provinsi.
Direktur Jenderal Perencanaan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana mengatakan, penguatan karbon biru dan pengelolaan sedimentasi merupakan bagian dari perencanaan tata ruang laut untuk mendukung ekonomi biru sekaligus melindungi ekosistem pesisir.
“Secara nasional, potensi karbon biru Indonesia mencapai lebih dari 30 juta ton karbon, dengan tutupan lamun sekitar 660.000 hektar,” kata Listriani dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2026 di Jakarta, Selasa.
Dia menyatakan potensi serapan karbon dari ekosistem pesisir tercatat lebih dari 6 juta ton setara CO2, dengan sekitar 38 persen tutupan lamun berada di dalam kawasan strategis nasional karbon biru.
Pada 2025, lanjut Listriana, KKP menyiapkan rencana zonasi untuk KSN Karbon Biru tertentu di perairan Derawan dan sekitarnya sebagai proyek percontohan untuk memperkuat kebijakan tata ruang laut.
Menurut dia, rencana zonasi ini bertujuan melindungi dan mengoptimalkan ekosistem pesisir, khususnya padang lamun dan mangrove, yang memainkan peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan mendukung agenda pembangunan rendah karbon.
“Pada 2025, capaian utama difokuskan pada penyelesaian dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Karbon Biru Derawan dan sekitarnya sebagai proyek percontohan,” ujarnya.
Selain inisiatif karbon biru, KKP juga telah menyelesaikan dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi untuk menangani penumpukan sedimen di wilayah pesisir dan jalur pelayaran strategis, yang mempengaruhi transportasi laut, produktivitas perikanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Dia menjelaskan lokasi prioritas untuk rencana pengelolaan sedimentasi mencakup perairan di 10 provinsi, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah pesisir strategis lainnya di Indonesia.
Dalam proses penyusunannya, kata Listriana, KKP melakukan koordinasi antarsektor, analisis teknis, forum diskusi, dan konsultasi publik, sebelum menyempurnakan dokumen berdasarkan masukan dari kementerian dan lembaga terkait.
Berita terkait: Indonesia launches blue carbon roadmap, action guidelines at COP30
Berita terkait: Indonesia strengthens blue carbon standards for climate action
Berita terkait: Govt prepares 17 locations for blue carbon reserve areas
Penerjemah: Aria Ananda, Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025