Sudan dan Palestina: Pusat Konflik Global pada 2026, Apa Pemicu Utamanya?

loading…

Palestina jadi negara paling rawan konflik pada 2026. Foto/X

GAZA – Kekacauan global yang makin meningkat mengancam memperburuk krisis kemanusiaan di seluruh dunia, dengan Sudan dan Palestina menghadapi resiko terbesar. Kedua negara itu lagi-lagi menduduki puncak Daftar Pantauan Darurat Komite Penyelamatan Internasional (IRC) untuk tahun 2026.

Laporan tentang 20 krisis utama dunia memperingatkan bahwa tren gabungan dari bencana yang meningkat dan dana yang menyusut menandai lahirnya “tatanan kekacauan global baru” yang menggantikan tatanan berbasis aturan pasca Perang Dunia II.

Sudan dan Palestina Jadi Negara Paling Rawan Konflik pada 2026, Apa Pemicunya?

1. Kekacauan Melahirkan Kekacauan

“Kekacauan melahirkan kekacauan,” kata presiden IRC, David Miliband. “Daftar Pantauan tahun ini adalah bukti penderitaan tetapi juga peringatan: tanpa tindakan mendesak dari mereka yang punya kuasa untuk membuat perubahan, tahun 2026 berisiko menjadi tahun paling berbahaya.”

Laporan itu menyatakan bahwa kondisi kekacauan global yang baru ditandai oleh “meningkatnya persaingan geopolitik, perubahan aliansi, dan pembuatan kesepakatan transaksional”, yang bersama-sama menciptakan “serangkaian krisis dan melemahnya dukungan untuk kelompok paling rentan di dunia”.

Baca Juga: 10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah

2. Hak Veto Jadi Biang Keladi

Laporan menunjukkan bahwa “lonjakan penggunaan hak veto” di Dewan Keamanan PBB telah menghambat respons di Sudan dan Palestina.

Rusia rutin menghalangi gencatan senjata di Sudan, sementara Amerika Serikat berkali-kali memveto gencatan senjata di Gaza sebelum membuat rencana damai dengan dukungan aktor regional awal tahun ini.

3. 20 Negara Masuk Daftar Konflik

20 negara dalam daftar pantauan, yang juga termasuk Sudan Selatan, Ethiopia, Haiti, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo, hanya mewakili 12 persen populasi dunia, tapi mencakup 89 persen dari hampir 300 juta orang di seluruh dunia yang memerlukan bantuan kemanusiaan, menurut laporan itu.

MEMBACA  Prabowo mendorong aturan TKDN yang fleksibel untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Tinggalkan komentar