Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aryani menyampaikan komitmen presiden tersebut setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Desember.
“Sidang kabinet paripurna yang digelar hari ini menegaskan kembali langkah-langkah yang diambil, serta perhatian penuh dan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan yang dikeluarkan kementeriannya pada Selasa.
Dalam sidang tersebut, Aryani mengatakan Presiden Prabowo memaparkan kondisi terkini di daerah terdampak dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan pemerintah.
Presiden juga menekankan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup dan langkah penanggulangan akan diperkuat lagi untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Presiden juga menyatakan komitmennya untuk rutin mengunjungi langsung daerah-daerah yang terdampak bencana,” katanya.
Menurut Aryani, presiden telah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.
“Ke depannya, presiden berencana melakukan kunjungan mingguan untuk memantau perkembangan dan memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara optimal,” tambah dia.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna, setiap kementerian dan lembaga juga melaporkan langkah-langkah konkret yang telah mereka ambil.
Aryani menyebut peran kementeriannya dalam menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan itu meliputi makanan, minuman, pakaian, kebutuhan sehari-hari, tenda, serta perahu karet.
Dia juga mencatat Kementerian Pertanian telah menyalurkan 40.000 ton beras ke daerah terdampak dan menyiapkan tambahan 120.000 ton cadangan beras yang siap disalurkan sesuai kebutuhan.
Dalam aspek keamanan dan tanggap darurat, TNI melaporkan telah mengerahkan lebih dari 35.000 personel untuk mendukung upaya penanggulangan bencana, termasuk pembangunan jembatan darurat untuk menghubungkan kembali daerah yang terputus akibat banjir serta pengangkatan endapan lumpur.
Sementara itu, Polri mengerahkan hampir 11.000 personel untuk membantu penanganan bencana di lapangan di wilayah terdampak.
Kementerian Kesehatan juga telah mengerahkan sekitar 600 tenaga medis, termasuk dokter umum dan spesialis, yang bertugas secara bergiliran dua minggu untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
“Untuk upaya pemulihan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyatakan kesiapannya membangun 2.600 unit rumah untuk korban banjir. Pembangunan akan segera dimulai sebagai tahap awal, dengan perluasan lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Aryani.
Dia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi penggantian dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran, yang akan diterbitkan kembali secara cuma-cuma bagi warga terdampak.
Berita terkait: Prabowo targetkan pemulihan 3 bulan usai banjir bandang di Sumatra
Berita terkait: Anggaran bencana Sumatra tidak ganggu pertumbuhan ekonomi: Menteri
Penerjemah: Katriana
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025