Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi menegaskan bahwa program hilirisasi nasional dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Wakil Menteri untuk Hilirisasi Investasi Strategis Heldy Satrya Putera dalam keterangannya pada Rabu mengatakan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya fokus pada peningkatan nilai tambah ekonomi, tetapi juga harus berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang mendorong keadilan dan inklusivitas dalam pembangunan.
“Lingkungan bisnis yang inklusif adalah kunci untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Pada Selasa, 16 Desember, kementerian mengadakan diskusi kelompok terfokus (FGD) mengenai fasilitasi dan peluang usaha bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri untuk Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Penyandang Disabilitas, Agus Diono, menekankan pentingnya memperluas pemberdayaan usaha milik disabilitas dalam ekosistem hilirisasi investasi strategis.
Dia menyatakan investasi seharusnya diarahkan untuk mendorong partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, melalui pengembangan model kemitraan yang saling menguntungkan dan bernilai tambah.
FGD tersebut melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) daerah, akademisi, serta komunitas disabilitas.
Diskusi membahas isu-isu kunci, termasuk akses pendanaan bagi usaha milik disabilitas dalam kemitraan investasi dan hilirisasi, serta kebijakan dan mekanisme kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM.
Forum itu juga membahas insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan dan bermitra dengan penyandang disabilitas, antara lain melalui program pendidikan vokasi dan magang.
Berdasarkan diskusi, kementerian merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat ekosistem investasi yang inklusif, menegaskan kembali prinsip “Tidak Ada yang Tertinggal” sebagai landasan pembangunan investasi dan hilirisasi nasional.
Berita terkait: Pemerintah RI perluas akses bisnis bagi penyandang disabilitas
Berita terkait: Jakarta dorong akses kerja lebih luas bagi penyandang disabilitas
Penerjemah: Fauzan, Kenzu
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025