Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementrian Kehutanan untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasi yang dimiliki oleh Toba Pulp Lestari, yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan, khususnya pulp dan turunanya.
“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, presiden secara spesifik menginstruksikan saya untuk melakukan audit dan evaluasi komprehensif terhadap PT TPL,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pernyataan pers pada Senin.
“Setelah hasil (audit) tersedia, saya akan umumkan ke publik, apakah kami akan mencabut atau merasionalisasi izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) yang mereka kuasai selama beberapa tahun terakhir,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Antoni menyebutkan kementeriannya telah mencabut 22 PBPH yang mencakup total luas 1.012.016 hektar.
Pencabutan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden untuk menertibkan PBPH bermasalah, yang diperkirakan mencapai total 1,5 juta hektar.
Antoni juga mengumumkan langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Tugas Pengaturan Kawasan Hutan (PKH), yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga.
“Hingga hari ini, kami telah menindak 11 badan hukum, dan kami akan kembali sinergikan proses penegakan hukum dengan Satgas PKH,” ucapnya.
Pemerintah melakukan evaluasi dan audit ketat terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di sektor pengolahan hasil hutan menyusul kejadian banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.
Bencana ini, selain disebabkan cuaca ekstrem, diduga diperparah oleh kerusakan lingkungan akibat alih fungsi hutan secara besar-besaran menjadi perkebunan monokultur dan pertambangan.
Pada 13 Desember, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menekan praktik penebangan liar di tanah air.
Setelah mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, ia menanggapi tuduhan penebangan liar sebagai faktor penyebab banjir di Sumatera, dengan menekankan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa izin legal.
“Saya berencana untuk mengatur semua itu. Kami akan mengatur penebangan liar. Kami sudah mulai mengaturnya,” kata dia.
Berita terkait: Prabowo rencanakan kunjungan mingguan ke daerah terdampak banjir di Sumatera
Berita terkait: Pemerintah tambah titik penyaluran BBM untuk kapal pemulihan Sumatera
Berita terkait: Efisiensi anggaran jamin dana tanggap bencana, kata Prabowo
*Penerjemah: Genta Tenri/Fathur Rochman, Resinta S
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025*