Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penambahan petugas polisi hutan (Polhut) untuk memperkuat pengawasan dan mencegah perambahan serta penebangan liar, seperti diinformasikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Antoni mencontohkan Aceh, yang hanya dijaga oleh 30–32 polisi hutan yang bertugas untuk area hutan seluas 3,5 juta hektar.
“Presiden secara langsung meminta saya untuk melipatgandakan jumlah polisi hutan kita guna menangani penebangan liar di hutan-hutan kita,” ujar menteri tersebut dalam pernyataan pers di Istana Presiden, Jakarta, pada Senin.
Menurut dia, perintah itu juga menjadi dukungan moral bagi Kementerian Kehutanan dan para polisi hutan yang saat ini bertugas.
“Saya bersama rekan-rekan di sektor kehutanan menjadi lebih percaya diri karena memiliki dukungan moral yang kuat dan dukungan politik yang kuat dari presiden,” lanjutnya.
Ia kemudian menginformasikan bahwa kementeriannya telah mencabut 22 izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang mencakup total 1.012.016 hektar.
Kementerian juga akan melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasi Toba Pulp Lestari, yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan, terutama pulp dan turunannya.
“Khusus untuk PT Toba Pulp Lestari, presiden secara khusus memberikan instruksi kepada saya untuk melakukan audit dan evaluasi komprehensif terhadap PT TPL,” kata Antoni.
Pemerintah melakukan evaluasi dan audit ketat terhadap beberapa perusahaan yang beroperasi di sektor pengolahan hasil hutan menyusul banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025.
Bencana ini, selain disebabkan cuaca ekstrem, diduga diperburuk oleh kerusakan lingkungan akibat konversi hutan secara besar-besaran menjadi perkebunan monokultur dan pertambangan.
Dalam Rapat Kabinet Paripurna pada Senin, Presiden Prabowo juga mengumumkan rencana untuk meninjau ulang semua izin penggunaan lahan, seperti hak pengusahaan hutan (HPH) dan izin usaha pertambangan (IUP), dengan tidak akan diterbitkannya izin baru atau perpanjangan pada tahun 2025.
Berita terkait: Prabowo vows crackdown on illegal logging linked to Sumatra floods
Berita terkait: 11 companies under investigation for role in North Sumatra floods
Berita terkait: Police probes alleged illegal logging causing Sumatra floods
Penerjemah: Genta Tenri/Fathur Rochman, Resinta S
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025