Paris Tegas: Negara Anggota EU Tak Bisa Voting Perjanjian Dagang dalam Kondisi Saat Ini
Dipublikasikan pada 14 Des 2025
Klik untuk membagikan di media sosial
Prancis telah mendesak Uni Eropa untuk menunda pemungutan suara atas kesepakatan dagang dengan blok Amerika Selatan, Mercosur. Pemerintah Prancis menyatakan kondisi yang diperlukan untuk mencapai persetujuan belum terpenuhi.
Dalam pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada Minggu, Paris menegaskan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa tidak dapat memberikan suara atas perjanjian dagang tersebut dalam bentuknya yang sekarang.
“Prancis meminta agar tenggat waktu ditunda untuk melanjutkan upaya memperoleh langkah-langkah perlindungan yang sah bagi pertanian Eropa kami,” tambah pernyataan itu.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dijadwalkan mengunjungi Brasil pada Senin untuk menyelesaikan pakta dagang bersejarah ini, yang telah dirundingkan antara uni beranggotakan 27 negara tersebut dengan blok dagang Mercosur selama lebih dari dua dekade. Perundingan dilakukan dengan empat anggota Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay.
Namun, Komisi Eropa pertama-tama harus mendapatkan persetujuan dari seluruh negara anggota sebelum menandatangani perjanjian apa pun. Paris telah menyatakan keberatannya terhadap kesepakatan dengan negara-negara Mercosur secara jelas.
“Mengingat sebuah pertemuan puncak Mercosur diumumkan akan digelar pada 20 Desember, jelas dalam konteks ini kondisi untuk pemungutan suara [oleh negara-negara anggota] guna mengesahkan penandatanganan perjanjian belum terpenuhi,” bunyi pernyataan dari Paris.
Sebelumnya pada hari Minggu, dalam sebuah wawancara dengan harian finansial Jerman Handelsblatt, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Roland Lescure juga menyatakan bahwa perjanjian dalam bentuknya saat ini “sangat tidak dapat diterima”.
Ia menambahkan bahwa mengamankan klausul pengaman yang kuat dan efektif merupakan salah satu dari tiga syarat kunci yang diajukan Prancis sebelum memberikan persetujuan.
Dua poin kunci lainnya, menurutnya, adalah memastikan standar produksi yang sama yang dihadapi petani Eropa diterapkan serta dibentuknya “kontrol impor” yang tepat.
Para petani di Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya berpendapat bahwa kesepakatan ini akan menciptakan persaingan tidak adil akibat standar yang lebih longgar. Mereka khawatir hal ini dapat mengguncang sektor pangan Eropa yang sudah rentan.
“Sampai kami memperoleh jaminan atas ketiga poin ini, Prancis tidak akan menerima perjanjian tersebut,” tegas Lescure.
Menurut sumber-sumber di UE, negara-negara Eropa diperkirakan akan memberikan suara atas pakta dagang tersebut antara hari Selasa dan Jumat.
Parlemen Eropa juga akan memberikan suara pada hari Selasa mengenai langkah-langkah pengamanan untuk menenangkan para petani, khususnya di Prancis, yang sangat menentang perjanjian ini.
Berdasarkan data Komisi Eropa, UE merupakan mitra dagang barang terbesar kedua bagi Mercosur, dengan nilai ekspor mencapai 57 miliar euro pada 2024. UE juga merupakan investor asing terbesar di Mercosur, dengan stok investasi sebesar 390 miliar euro pada 2023.
Jika disetujui pada akhir bulan ini, perjanjian UE-Mercosur berpotensi menciptakan pasar bersama yang mencakup 722 juta penduduk.