Pemerintahan Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov telah mengundurkan diri setelah aksi unjuk rasa melanda kota-kota di seluruh negeri dan memenuhi pusat ibu kota Sofia pada Rabu malam.
Langkah dramatis Zhelyazkov ini terjadi menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen, dan 20 hari sebelum Bulgaria bergabung dengan zona euro.
Para pengunjuk rasa menuduh pemerintahannya yang berhaluan kanan-tengah dan minoritas, berkuasa sejak Januari, melakukan korupsi yang meluas. Pemerintah sebelumnya telah membatalkan rencana anggaran kontroversial untuk tahun depan sebagai tanggapan atas demonstrasi pekan lalu.
“Kami mendengar suara warga yang memprotes pemerintah,” kata Zhelyazkov dalam pidato televisi. “Baik muda maupun tua telah menyuarakan [pengunduran diri kami],” tambahnya. “Energi sipil ini harus didukung dan diberi semangat.” Sebuah pernyataan di situs web pemerintah menyatakan para menteri akan tetap menjalankan tugasnya hingga kabinet baru terpilih.
Antara 50.000 hingga 100.000 orang memadati Segitiga Kekuasaan dan Alun-Alun Kemerdekaan di pusat Sofia pada Rabu petang, menuntut pemerintah turun. Kata-kata “Pengunduran Diri” dan “Mafia Keluar” diproyeksikan ke gedung parlemen.
Mereka didukung pekan lalu oleh Presiden Rumen Radev yang juga telah menyerukan pemerintah untuk mundur.
Pemerintahan Zhelyazkov sebetulnya telah bertahan dari lima kali mosi tidak percaya dan diperkirakan akan melewati mosi keenam pada Kamis.
Banyak pengunjuk rasa geram atas peran dua figur, yakni oligark Delyan Peevski dan mantan perdana menteri Boyko Borissov. Unjuk rasa Rabu tersebut diorganisir dengan slogan “Pengunduran Diri! Peevski dan Borissov Keluar dari Kekuasaan”, dilaporkan kantor berita BTA Bulgaria.
Peevski telah dikenai sanksi oleh AS dan Inggris atas tuduhan korupsi, dan partainya membantu menopang pemerintah. Borissov adalah bagian dari partai Gerb pimpinan Zhelyazkov, yang menang dalam pemilu Oktober 2024, dan dilaporkan mengatakan pada Rabu bahwa partai-partai koalisi telah sepakat untuk tetap berkuasa hingga Bulgaria bergabung dengan zona euro pada 1 Januari.
Borissov adalah perdana menteri ketika protes anti-korupsi menjatuhkan pemerintahannya pada 2020, dan telah terjadi tujuh kali pemilihan umum sejak saat itu.
Meskipun terjadi drama politik di Sofia, langkah Bulgaria untuk bergabung dengan euro tidak dianggap terancam.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, perdana menteri yang akan pergi itu menyatakan Bulgaria menghadapi tantangan besar dan warganya perlu menghasilkan “usulan autentik” mengenai seperti apa pemerintahan berikutnya seharusnya.
Menurut Transparency International, Bulgaria termasuk yang tertinggi di Eropa dalam hal persepsi publik terhadap korupsi pejabat.