Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
“Hal ini diterjemahkan ke dalam kebijakan, anggaran, kerangka institusi, dan regulasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga,” kata Wakil Menteri Bidang Penduduk dan Ketenagakerjaan Kementerian tersebut, Maliki, dalam Seminar Nasional Menuju Indonesia Makmur 2045, yang diselenggarakan secara daring pada hari Kamis.
Salah satu target utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 adalah menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi nol persen pada tahun 2045.
Ia mencatat bahwa sebagai kementerian yang mengawasi pencapaian target pembangunan sesuai arahan Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki peran dalam mengantisipasi risiko potensial yang sebelumnya dipetakan melalui kebijakan.
Dalam konteks kemiskinan, ketimpangan sosial di Indonesia masih dianggap signifikan. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan hanya mengalami penurunan tidak lebih dari 500 ribu per tahun.
Selain itu, melalui pendekatan utama saat ini, yaitu pemberdayaan masyarakat, Maliki menegaskan bahwa kementeriannya juga sedang menjelajahi pendekatan lain untuk penanggulangan kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini kementeriannya tengah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 untuk presiden selanjutnya.
“Kami juga saat ini sedang menyiapkan beberapa program quick win atau visi dan misi yang telah diuraikan dalam kampanye presiden terpilih, yang dapat diselaraskan dengan tujuan jangka panjang kita pada tahun 2045,” tambahnya.
Ia juga menguraikan beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dalam lima tahun terakhir.
Tiga program pemerintah berfokus pada mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses ekonomi untuk menciptakan bisnis produktif, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan kemandirian di berbagai daerah yang menderita kemiskinan.
Pendekatan lain yang diambil pemerintah meliputi integrasi perencanaan, program, dan anggaran di kementerian dan lembaga terkait kemiskinan ekstrim, serta pemantauan dan evaluasi reguler untuk menentukan efektivitas implementasi program.
“Kami telah bekerja pada tiga area utama ini dalam lima tahun terakhir, khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan memberantas kemiskinan ekstrim, yang ditargetkan mencapai nol persen pada tahun 2024,” katanya.
Penerjemah: M Baqir, Raka Adji
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak cipta © ANTARA 2024