Senin, 1 Desember 2025 – 16:20 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, akhirnya buka suara tentang usulan supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.
Muzani menjelaskan kalau keputusan untuk menetapkan status bencana nasional itu sepenuhnya ada di tangan Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Penetapan bencana nasional itu sepenuhnya kewenangan Presiden, lewat keputusan presiden," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.
Sampai saat ini, Muzani lihat pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan provinsi terus bekerja sama untuk tangani bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Saya rasa ini sudah hari keberapa dan bisa ditangani, tapi semuanya tetap tergantung keputusan Presiden," ujarnya.
"Tapi saya lihat Presiden hari ini sedang berada di Sumatera Utara dan sekarang ada di Aceh. Beliau pasti lihat langsung keadaannya. Semoga semua bisa cepat ditangani," tambah Muzani.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru tentang total korban meninggal dan hilang akibat bencana di tiga provinsi itu.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, bilang korban jiwa di Sumatera Utara mencapai 217 orang. Sementara, 209 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
"Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal, dan 209 yang masih hilang," kata Suharyanto dalam konferensi pers, Minggu (30/11).
Suharyanto sebut korban jiwa bertambah setelah tim gabungan temukan korban yang sebelumnya hilang.
Untuk wilayah Sumatera Barat, korban meninggal dunia mencapai 129 orang. Sementara 118 lainnya masih hilang dan dalam pencarian.
Selain itu, ada 16 korban yang mengalami luka-luka akibat bencana ini.
"Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka," ucap dia.
Sedangkan untuk Aceh, tercatat ada 96 warga yang meninggal dunia dan 75 orang lainnya masih hilang.