Ketua Tim Hukum Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa Pilpres 2024 hanya akan menjadi sebuah pertunjukan belaka. Hal ini disebabkan oleh banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Todung, nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dalam Pilpres 2024 dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga membuat Pilpres 2024 hanya menjadi sebuah aksi teatrikal belaka. Hal ini diungkapkan Todung dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada Rabu (27/3/2024).
Todung juga mengungkapkan bahwa terdapat ribuan pelanggaran pemilihan umum yang serius pada tahap prapemilihan yang pasti mempengaruhi perilaku pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 14 Februari 2024. Pelanggaran ini mencakup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran lainnya.
Selain itu, Todung menambahkan bahwa semua pelanggaran ini berasal dari dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi, yang kemudian menghasilkan abuse of power yang terkoordinasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Todung juga menegaskan bahwa Pilpres 2024 merupakan pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, dan menyerukan agar dilakukan pemungutan suara ulang untuk memulihkan integritas pemilihan umum dan pemilihan presiden di Indonesia.
Ini adalah kesimpulan Todung dalam sidang tersebut.