Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk menurunkan petugas guna mengelola operasi bea dan cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah.
Berbicara di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis, ia mengakui adanya kesalahan kebijakan dalam pengelolaan bandara tersebut dan mengatakan hal itu telah memicu kontroversi di masyarakat.
Ia juga mempertanyakan tidak hadirnya petugas imigrasi dan bea cukai di bandara itu, seraya menyatakan intervensi pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Namun, Sadewa mengatakan dirinya belum menerima instruksi resmi apa pun untuk ikut menangani kasus tersebut.
“Kalau kami diminta untuk turun tangan, pasti akan cepat selesai. Tapi saat ini, belum ada perintahnya,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa bandara swasta yang dioperasikan oleh IMIP ini terdaftar secara resmi. Konfirmasi ini muncul setelah adanya dugaan bahwa bandara beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Fasilitas ini digunakan untuk mengangkut pekerja dan logistik untuk perusahaan.
IMIP merupakan kawasan industri nikel terpadu yang terlibat dalam proses hulu hingga hilir, menghasilkan bahan seperti baja tahan karat dan baja karbon.
Dalam kunjungannya ke bandara pada 20 November, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memperingatkan bahwa ketidakberesan dapat merugikan negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia mencontohkan pembangunan fasilitas transportasi tanpa melibatkan pemerintah sebagai salah satu contohnya.
Berita terkait: TNI AU tegaskan tidak ada penerbangan asing di bandara pribadi IMIP
Berita terkait: Pemerintah janji tegakkan hukum terkait operasi Bandara IMIP
Penerjemah: Imamatul Silfia, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025