Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk membantu menjamin persediaan bahan makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Partisipasi masyarakat akan membantu memastikan ketersediaan bahan baku seiring dengan meningkatnya jumlah Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Pesan ini disampaikannya dalam forum “Memperkuat Peran Masyarakat dalam Program MBG Melalui Rantai Pasok Lintas Sektor,” yang diadakan di Tangerang, Banten, pada Senin.
Sanjaya mengatakan lebih dari lima belas ribu SPPG, atau dapur MBG, telah didirikan di seluruh Indonesia. Permintaan untuk beberapa komoditas seperti sayuran, telur, dan buah mulai meningkat di daerah-daerah tertentu, yang menyebabkan kelangkaan dan harga yang lebih tinggi.
Dia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan, termasuk melalui berkebun di rumah atau pertanian perkotaan.
“Pertanian perkotaan atau menanam tanaman di rumah bisa menjadi bagian dari solusi agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pendekatan ini akan lebih efektif jika dibimbing oleh pemerintah daerah, yang dapat memetakan potensi tingkat desa untuk memproduksi sayuran, buah, serta sumber protein seperti ayam atau ikan lele.
“Satu desa bisa fokus menanam wortel, sementara desa lain menanam pisang atau beternak ayam petelur dan pedaging,” jelasnya.
Langkah-langkah seperti ini, katanya, memungkinkan daerah memiliki cadangan dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus bertambah.
Juru bicara BGN Dian Fatwa mencatat bahwa upaya lintas sektor adalah kunci untuk memperkuat rantai pasok lokal.
“Forum ini menekankan perlunya kerjasama yang erat antara masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan pasokan makanan bergizi dalam program MBG,” tandasnya.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program ini merupakan salah satu program terbesar yang dijalankan di negara ini.