Menteri Minta Partisipasi Publik untuk Verifikasi Data Bansos

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi keluhan masyarakat tentang data bantuan sosial yang tidak akurat dengan mengajak warga untuk aktif mengajukan koreksi agar bantuan tepat sasaran.

Yusuf mendorong masyarakat membantu memverifikasi dan memperbaiki daftar penerima bansos serta program BLT Dana Desa agar bantuan pemerintah sampai ke yang berhak.

“Kami harap ini juga jadi pemeriksaan lapangan untuk memastikan penerima bansos benar-benar layak,” kata Saifullah di Jakarta, Senin.

Salah satu keluhan datang dari Dharma Muthe, warga Pematangsiantar, Sumatera Utara. Ia mengaku tidak menerima bansos atau BLT meski dikategorikan layak, sementara tetangganya yang sudah mapan malah dapat bantuan pemerintah.

Video yang diunggah Muthe viral dalam beberapa hari terakhir di berbagai platform media sosial.

Yusuf mengakui bahwa perbaikan data penerima tidak bisa instan karena butuh verifikasi lapangan. Pemeritah paham frustrasi publik, namun dinamika sosial berubah cepat dan perlu pembaruan data terus-menerus.

Mensos menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyediakan beberapa saluran untuk mengajukan koreksi atau keberatan, termasuk aplikasi Cek Bansos.

Selain aplikasi, warga juga bisa melapor melalui hotline 24 jam 021-171, dan kementerian telah menyiapkan layanan respons cepat lewat WhatsApp.

“Salurannya sudah ada. Persyaratannya jelas, masyarakat perlu lampirkan data pendukung seperti foto rumah, aset, dan informasi keluarga untuk percepat verifikasi. Kirim saja, kami akan tindaklanjuti,” ujar Yusuf.

Kemensos ditugaskan menyalurkan bansos reguler kuartal IV tahun 2025, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan BLT, dengan alokasi total 35.046.783 rumah tangga penerima (KPM).

Dari kuota ini, 16,3 juta adalah penerima lama dan 18,7 juta adalah penerima baru yang terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima mendapat stimulus total Rp900.000 hingga Rp1,2 juta.

MEMBACA  Manakah yang Lebih Unggul, India atau Pakistan dalam Senjata Nuklir?

Dengan dukungan mitra penyalur—PT Pos Indonesia dan bank BUMN (Himbara)—kementerian menyelesaikan penyaluran tahap pertama ke 15,7 juta penerima pada Oktober.

Tahap kedua akan menyasar 11,6 juta rumah tangga, sementara lebih dari 8 juta rumah tangga dijadwalkan terima bantuan pada tahap ketiga di Desember 2025.

Kementerian memastikan kelompok ini bagian dari 18,7 juta penerima baru yang terverifikasi masuk desil 1 hingga 4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional dari BPS.