Prabowo Menolak untuk Membuka Semua Data saat Debat, Nusron: Perlunya Kerahasiaan dalam Pertahanan.

Senin, 8 Januari 2024 – 16:44 WIB

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi pernyataan capres nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang meminta agar Prabowo Subianto membuka data soal pertahanan RI.

Baca Juga :

Prabowo Mau Bicara Berdua Ganjar Bahas Pertahanan, Mahfud MD: Itu Rembukan Bukan Debat

Adapun dalam acara debat capres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024 malam, Ganjar dan Anies meminta Prabowo untuk membuka data pertahan mulai dari alutsista dan anggaran untuk Kemhan RI.

Prabowo Subanto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Debat Capres

Baca Juga :

Ketum PSI Kaesang Pangarep Lihat Prabowo Tampil Bagus saat Debat Capres Ketiga

Nusron menjelaskan, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menhan tentu tidak akan mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.

“Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang,” ucap Nusron, Senin 8 Januari 2024.

Baca Juga :

Deddy Corbuzier Sentil Aturan Debat Capres 2024: Boleh Close The Door yang Buat Gak?

Dalam kehidupan negara demokrasi, Nusron menuturkan, untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sebab, pertahan juga bagian dari kerahasiaan negara. Sementara di negara yang demokrasi, transparansi juga menjadi sebuah keharusan.

“Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian,” kata Nusron.

MEMBACA  Indonesia dan Thailand Membahas Kolaborasi Baru untuk Memperkuat Hubungan Bilateral

Prabowo Subianto Debat Ketiga Calon Presiden Pemilu 2024

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nusron menjelaskan bahwa proses di legislatif adalah sebuah solusi.

“Karena itu, proses delibrasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita,” tukasnya.

Halaman Selanjutnya

Source : VIVA/M Ali Wafa