Kamis, 20 November 2025 – 23:40 WIB
VIVA – Peralihan dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik (EV) menandakan revolusi di industri otomotif. Kendaraan listrik menawarkan efisiensi energi yang lebih tinggi, emisi lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan mobil biasa.
Baca Juga :
Purbaya Blak-blakan Faktor Pendukung Ekonomi RI Bisa Capai 5 Persen Sejak 2023
Mahkamah Agung India baru-baru ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk melarang bertahap mobil mewah berbahan bakar bensin dan diesel (ICE).
Baca Juga :
Naik Rp 45 Triliun, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.879 Triliun Per Oktober 2025
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik (EV) di India. Usulan ini muncul dalam sidang tentang petisi publik yang menekankan perlunya kebijakan mobil listrik nasional yang lebih kuat.
Alasan di Balik Usulan Larangan
Baca Juga :
Purbaya Buka Suara Soal Wamenkeu Ikut Rapat Dewan Gubernur BI, Singgung Soal Aturan
Para hakim Mahkamah Agung, termasuk Justice Surya Kant dan Justice Joymalya Bagchi, menekankan bahwa mobil mewah berbahan bakar fosil hanya dipakai oleh segelintir orang kaya. Melarang atau membatasi mobil ini tidak akan mempengaruhi mayoritas penduduk, tetapi akan menjadi sinyal kuat untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik.
Hakim Kant menambahkan bahwa saat ini sudah tersedia berbagai mobil listrik premium di India yang memiliki kenyamanan dan performa yang sebanding dengan mobil mewah ICE. Oleh karena itu, pembatasan mobil mewah berbahan bakar fosil bisa menjadi "percobaan" untuk kebijakan yang lebih luas di masa depan.
Tanggapan Pemerintah
Pemerintah pusat India menanggapi usulan ini dengan serius. Jaksa Agung R. Venkataramani menyatakan bahwa posisi pemerintah "terbuka" terhadap ide ini. Dia juga menekankan bahwa setidaknya 13 kementerian terlibat dalam merancang kebijakan EV, mulai dari pengembangan infrastruktur charger hingga pemberian insentif untuk produksi dan pembelian kendaraan listrik.
Pengadilan meminta pemerintah untuk menyiapkan laporan lengkap tentang regulasi, insentif, dan kemajuan EV yang sudah dicapai, sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya.
Argumen dari Penggugat
Petisi yang dibahas diajukan oleh Centre for Public Interest Litigation (CPIL) bersama organisasi seperti Common Cause dan Sitaram Jindal Foundation. Mereka berpendapat bahwa kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan EV dengan efektif melanggar hak warga atas udara bersih dan kesehatan, yang dijamin oleh konstitusi India.
Salah satu masalah utama adalah infrastruktur pengisian daya EV yang masih terbatas, membuat banyak calon pembeli ragu untuk beralih dari mobil berbahan bakar fosil. Pengadilan menekankan bahwa fasilitas pengisian daya akan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan listrik, termasuk menggunakan pom bensin dan terminal transportasi umum sebagai tempat charger.
Halaman Selanjutnya
Dampak Potensial