Para pemimpin Eropa bersikukuh bahwa setiap rencana untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina memerlukan dukungan dari Uni Eropa maupun Ukraina, di tengah spekulasi mengenai rencana yang didukung Amerika Serikat yang dikabarkan sangat mengakomodir tuntutan dan narasi Moskow.
Saat tiba untuk pertemuan menteri luar negeri UE di Brussels pada Kamis, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas menyatakan kepada wartawan bahwa pihak Eropa senantiasa mendukung “perdamaian yang abadi dan berkeadilan, dan kami menyambut segala upaya untuk mencapainya”.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
“Tentu saja, agar suatu rencana dapat berjalan, diperlukan dukungan dari pihak Ukraina dan Eropa,” imbuhnya.
Sejumlah diplomat senior dari Jerman, Spanyol, dan Polandia menyuarakan hal serupa dengan Kallas. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski menegaskan bahwa Eropa—yang keamanannya “dipertaruhkan”—berharap untuk dikonsultasikan mengenai setiap potensi kesepakatan.
“Saya berharap bukan pihak korban yang dibatasi kemampuannya untuk mempertahankan diri, melainkan sang agresor,” ujarnya.
Negara-negara Eropa kian khawatir bahwa perang tersebut dapat meluas hingga ke perbatasan mereka. Berbagai tuduhan dan insiden juga bermunculan terkait upaya Kremlin dalam menjalankan aksi perang bayangan, menguji ketangguhan UE dan Britania Raya melalui serangan siber ofensif serta intrusi drone.
Britania Raya pada Rabu mengingatkan kesiapannya untuk menggunakan “opsi militer” jika diperlukan, menyusul insiden kapal mata-mata Rusia yang selama berminggu-minggu beroperasi di perairan teritorial Inggris mengarahkan laser kepada pilot-pilot Britania yang dikirim untuk memantau kapal tersebut.
Kabár mengenai proposal AS tersebut muncul bersamaan dengan gelombang serangan mematikan Rusia yang menewaskan sedikitnya 26 orang di kota Ternopil, Ukraina, pada Rabu, termasuk tiga anak.
Sebanyak 22 orang lainnya masih dinyatakan hilang hingga Kamis pagi, tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di X, dengan lebih dari 230 responden pertama diterjunkan dalam upaya pencarian dan penyelamatan.
“Sekali lagi, pihak Rusia telah membunuh warga sipil tak berdosa yang tengah tertidur di rumah mereka sendiri,” ucap presiden.
Sementara itu, sejumlah laporan berita yang dirilis pada Rabu, mengutip pejabat-pejabat anonim, menyatakan bahwa proposal AS tersebut disusun melalui konsultasi dengan pejabat Rusia dan sangat sejalan dengan visi Rusia untuk mengakhiri perang.
Financial Times melaporkan bahwa rencana 28 poin tersebut disampaikan oleh utusan AS Steve Witkoff dalam pertemuan dengan Rustem Umerov, sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, di Miami, Florida, AS, awal pekan ini.
Rencana tersebut akan mewajibkan Ukraina menyerahkan sisa wilayah timur Donbas—yang lama diincar Rusia karena sejarah industrinya dan lokasinya yang strategis, serta menjadi ajang pertempuran sengit—termasuk wilayah yang masih berada di bawah kendali Kyiv. Beberapa media juga melaporkan bahwa proposal tersebut menuntut pemotongan jumlah militer Ukraina.
Zelenskyy—yang bersitegang dengan Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance dalam pertemuan dramatis pada Februari lalu—telah jelas menyatakan sejak invasi Rusia 2022 bahwa setiap potensi perundingan damai tidak boleh mengesampingkan Ukraina, sebuah pandangan yang juga dipegang oleh sebagian besar pimpinan UE.
“Kami, sebagai negara berdaulat, tidak akan dapat menerima perjanjian apapun tanpa melibatkan kami,” ujar Zelenskyy menjelang pertemuan yang penuh ketegangan tersebut.
Sejak itu, ia berulang kali menegaskan sejumlah batasan yang tidak dapat ditolerir oleh pemerintah maupun konstitusi Ukraina, termasuk penyerahan wilayah.
Meski demikian, beberapa pemimpin Eropa menunjukkan antusiasme yang lebih rendah. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyatakan bahwa UE harus menghentikan pengiriman dana ke Ukraina, dalam pernyataan yang diduga mengacu pada penyidikan korupsi yang sedang berlangsung terkait dugaan skema suap energi senilai $100 juta.
Pekan lalu, Menteri Kehakiman Ukraina German Galushchenko dan Menteri Energi Svitlana Hrynchuk mengajukan pengunduran diri mereka, menyusul pernyataan otoritas antikorupsi bahwa mereka telah menahan lima orang yang diduga terlibat dalam rencana untuk mengendalikan pengadaan di badan nuklir Energoatom.
“Ada mafia perang, sistem korup yang beroperasi di Ukraina, dan kemudian Presiden Komisi Eropa … alih-alih menghentikan pembayaran dan menuntut klarifikasi keuangan segera, dia justru ingin mengirimkan 100 miliar lagi ke Ukraina. Itu gila,” kata Szijjarto.
Pemimpin populis sayap kanan Hungaria Victor Orban, yang menganggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sekutu, telah memblokir upaya Ukraina bergabung dengan UE, memperoleh pengecualian dari sanksi energi Rusia dari Trump, serta “perisai keuangan” untuk melindungi perekonomiannya dalam beberapa pekan terakhir.
“Waktu tidak berpihak pada Ukraina. Adalah ilusi untuk mengatakan bahwa waktu berpihak pada Ukraina,” ucap Szijjarto, seraya menambahkan bahwa ia akan mendukung inisiatif perdamaian Trump.