Rabu, 19 November 2025 – 15:39 WIB
Beijing, VIVA – China memilih abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang diusung Amerika Serikat. Mereka berpendapat resolusi tersebut gagal menyampaikan prinsip-prinsip penting untuk pengaturan pasca-konflik antara Israel dan Palestina, khususnya mengenai solusi dua negara.
Baca Juga:
Jerman Dibuat Pusing Tujuh Keliling
"Rancangan resolusi dari AS tidak jelas dalam hal-hal penting tentang situasi di Gaza setelah konflik, dan sama sekali tidak mencantumkan prinsip-prinsip kunci seperti ‘Palestina diperintah oleh Palestina’ dan solusi dua negara," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (18/11/2025).
Sehari sebelumnya, DK PBB menyetujui resolusi yang diusulkan AS tentang pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Jalur Gaza. Sebanyak 13 anggota mendukung, sementara China dan Rusia memilih abstain.
Resolusi ini menjadi landasan untuk membentuk ISF yang akan bekerjasama dengan Israel dan Mesir, dengan masa tugas awal dua tahun. "Karena ada perbedaan antara draf resolusi dan posisi China yang sudah lama dipegang, China tidak memberikan suara untuk rancangan tersebut," kata Mao Ning.
Dia menekankan bahwa China akan terus mengambil pendekatan yang konstruktif dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka dalam mendirikan negara. "Kami akan terus berupaya untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif, adil, dan berkelanjutan untuk masalah Palestina," ujarnya.
Baca Juga:
Jumlah Mahasiswa Asing Baru di AS Menurun Tajam Gara-gara Sulit Dapat Visa
China juga mendukung langkah-langkah DK PBB untuk mencapai gencatan senjata yang permanen, meringankan krisis kemanusiaan, dan memulai重建 rekonstruksi Gaza, tambah Mao Ning.
Dalam resolusi tersebut, ISF diberi tugas untuk mengamankan perbatasan Gaza, melindungi penduduk sipil, memastikan penyaluran bantuan, melatih polisi Palestina, serta mengawasi pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya. Israel juga diharuskan untuk menarik pasukannya setelah ISF mengambil alih kendali penuh.
Selain itu, dibentuk sebuah entitas sementara yang disebut "Badan Perdamaian" yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengoordinasikan keamanan, bantuan, dan rekonstruksi guna mempersiapkan pemerintahan Gaza oleh otoritas Palestina yang telah direformasi.
Pada bulan September, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk poin yang menegaskan bahwa Hamas dan faksi Palestina lainnya tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan di wilayah tersebut.
Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Tiga hari kemudian, deklarasi gencatan senjata ditandatangani oleh Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Halaman Selanjutnya
Namun, Hamas menyatakan bahwa resolusi DK PBB itu tidak mencerminkan keinginan rakyat Palestina dan menolak mekanisme "perwalian internasional" atas Gaza yang disebutkan dalam resolusi tersebut.