Sekolah-sekolah di Delhi telah diminta untuk menyelenggarakan kelas hibrid bagi peserta didik tingkat dasar, sementara aktivitas konstruksi non-esensial juga dilarang seiring kualitas udara yang kian memburuk di ibu kota India tersebut.
Pada hari Selasa, otoritas setempat memberlakukan langkah-langkah antipolusi yang lebih ketat, termasuk membatasi pergerakan kendaraan pengangkut barang di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
Berdasarkan data otoritas, kualitas udara Delhi telah terdegradasi ke level “berbahaya”, yang dapat berdampak pada individu sehat dan sangat membahayakan mereka yang memiliki riwayat penyakit.
Tingkat PM2.5 di udara ibu kota tercatat mencapai angka 438 pada hari Rabu menurut Badan Pengendalian Polusi Pusat—sebuah konsentrasi partikel halus yang sangat tinggi dan berpotensi menyumbat saluran pernapasan.
Angka ini hampir 30 kali lipat lebih tinggi dari ambang batas aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sekitar delapan kali lebih tinggi dari rata-rata nasional India. WHO menetapkan batas aman harian untuk PM2.5 tidak melebihi 15 mikrogram per meter kubik.
Para dokter telah menyarankan masyarakat—khususnya anak-anak dan lansia—untuk menghindari aktivitas di luar ruangan kecuali benar-benar mendesak, serta mengenakan masker pelindung jika terpaksa harus keluar.
Buruknya kualitas udara merupakan persoalan berulang di Delhi dan sebagian India utara selama musim dingin.
Tidak ada satu pun faktor tunggal yang menjadi penyebabnya, melainkan kombinasi dari berbagai elemen seperti rendahnya kecepatan angin, emisi industri, asap kendaraan, penurunan suhu, serta pembakaran sisa tanaman musiman di negara bagian tetangga.
Pemerintah Delhi menerapkan serangkaian langkah khusus yang dikenal sebagai Rencana Aksi Respons Bertingkat (GRAP) untuk menekan tingkat polusi.
Tahap ketiga dari langkah-langkah tersebut mulai diberlakukan pada hari Selasa, yang meliputi pelarangan aktivitas pertambangan, penghancuran batu, serta pembatasan pergerakan kendaraan pengangkut material penghasil debu.
Memburuknya kualitas udara memicu unjuk rasa warga di ibu kota akhir pekan lalu, dan juga menimbulkan perselisihan politik.
Saurabh Bhardwaj, salah satu pimpinan Partai Aam Aadmi (AAP) yang beroposisi, menuduh pemerintah Delhi telah “memanipulasi” data kualitas udara dan gagal melindungi kesehatan publik.
Ia menyatakan bahwa kualitas udara kota tetap “mengkhawatirkan” meski adanya dugaan manipulasi data, dan mendesak pemerintah untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat.
Namun, pemerintah Delhi yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) membantah segala tuduhan tersebut.
“Pemerintah kami bekerja dengan keseriusan dan kesigapan penuh dalam upaya pengendalian polusi,” ujar Menteri Utama Rekha Gupta.
Menteri Lingkungan Hidup Delhi Manjinder Singh Sirsa menyatakan kepada Hindustan Times bahwa data kualitas udara tersedia untuk publik, dan penyemprotan air di sekitar monitor kualitas udara hanya dilakukan untuk mengurangi debu, bukan memanipulasi pembacaan.