Para aktivis mengecam penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh mantan menantu Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap korban Soeharto dan nilai-nilai demokrasi.
Indonesia telah menetapkan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, meskipun terdapat berbagai tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi selama rezimnya berkuasa.
Soeharto tercatat sebagai salah satu dari sepuluh penerima gelar kehormatan tersebut yang diumumkan pada Senin. Keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto—mantan menantu Soeharto—ini memantik kritik dari para aktivis dan akademisi yang mengingatkan catatan kelam mantan pemimpin militer itu, mulai dari pelanggaran HAM sistematis, praktik korupsi, hingga nepotisme selama tiga dekade memerintah.
Rekomendasi Cerita
Penganugerahan dalam upacara Hari Pahlawan Nasional ini menempatkan Soeharto dalam daftar lebih dari 200 orang yang telah menyandang gelar serupa, termasuk Sukarno, tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan presiden terpilih pertama secara demokratis.
“Seorang tokoh terkemuka asal Jawa Tengah, pahlawan perjuangan kemerdekaan, Jenderal Soeharto telah menonjol sejak era kemerdekaan,” ujar Sekretaris Militer Presiden, saat Prabowo menyerahkan penghargaan kepada putri Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana, dan putranya, Bambang Trihatmodjo.
Setiap tahun, gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Indonesia yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan kepulauan Asia Tenggara ini.
Soeharto, yang wafat pada 2008 dalam usia 86 tahun, memerintah Indonesia dengan tangan besi selama lebih dari tiga dekade setelah mengambil alih kekuasaan dari Sukarno pada 1967 menyusul kudeta militer yang gagal.
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 1945 dari kekuatan kolonial saat itu, Belanda dan Jepang.
Potret besar mendiang Presiden Soeharto terpampang di dinding Istana Negara dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk mantan strongman tersebut, di Jakarta, Indonesia, 10 November 2025 (AP Photo/Achmad Ibrahim)
Mantan tentara ini menggunakan militer untuk mendominasi urusan sipil dan membungkam perbedaan pendapat. Ia juga dituding melakukan korupsi besar-besaran dan nepotisme yang menguntungkan keluarga serta kroni-kroninya.
Ia memimpin Indonesia melalui periode panjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang pesat, hanya untuk menyaksikan sebagian besar hasil kerjanya buyut saat negara dilanda krisis keuangan Asia 1997-1998.
Tidak ada tuntutan hukum yang pernah terbukti terhadap Soeharto, yang terhindar dari persidangan karena kondisi kesehatannya yang memburuk.
Pengkhianatan
Pekan lalu, sekitar 500 anggota masyarakat sipil, aktivis, dan akademisi menerbitkan surat terbuka kepada Prabowo yang meminta agar pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dibatalkan.
Surat tersebut menyebut penganugerahan ini sebagai pengkhianatan terhadap para korban Soeharto dan nilai-nilai demokrasi, serta dinilai sebagai distorsi sejarah yang berbahaya.
Langkah ini juga dilihat sebagai sinyal alarm mengenai rezim yang sedang berkuasa, yang menurut para aktivis diisi oleh orang-orang yang dekat dengan Soeharto.
Prabowo, yang pernah menjabat komandan pasukan khusus di bawah Soeharto dan menikah dengan putri mantan presiden itu, telah membantah berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
Ia juga menghadapi serangkaian protes bernuansa kekerasan sejak memenangkan pemilu tahun lalu, yang terutama dipicu oleh ketidakpuasan atas kesenjangan ekonomi dan fasilitas mewah bagi anggota legislatif.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dituduh melakukan pelanggaran dan baru-baru ini menghadapi protes [File: EPA]
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah lembaga hak asasi lokal, menilai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak bermoral dan berpotensi menormalisasi impunitas.
“Soeharto, sebagai seseorang yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM, kekerasan negara, dan berbagai pelanggaran terkait abuse HAM, tidak layak dianugerahi gelar pahlawan nasional,” kata koordinator KontraS Dimas Bagus Arya kepada kantor berita AFP.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membela keputusan pemerintah.
“Ini merupakan bagian dari cara kita menghormati para pendahulu, khususnya para pemimpin, yang tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara,” ujarnya kepada wartawan.
Sembilan pahlawan baru lainnya termasuk aktivis buruh Marsinah yang tewas dibunuh dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yang wafat pada 2009.