Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif andalannya untuk memajukan Indonesia menuju puncak kejayaan sesuai visi Indonesia Emas 2045, yang menurutnya bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas.
Diluncurkan pada 6 Januari tahun ini, program MBG dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui guna mencetak bibit unggul yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.
Hingga akhir Oktober 2025, program ini telah membagikan lebih dari satu miliar porsi makanan bergizi kepada hampir 40 juta warga di seluruh Indonesia, termasuk di enam provinsi di wilayah Papua, dengan dukungan sekitar 13 ribu dapur yang secara resmi disebut Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah menetapkan wilayah Papua sebagai salah satu daerah prioritas untuk program MBG, mengingat masalah dan tantangan gizi di sana lebih kompleks dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Sebagai contoh, di Provinsi Papua, angka prevalensi stunting mencapai 28,6 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 21,5 persen menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023. Angka ini menunjukkan bahwa tiga dari sepuluh anak di provinsi tersebut mengalami hambatan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis.
“Masalah gizi di Papua memang kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya akses pangan, tetapi juga pola asuh yang kurang tepat, penyakit, dan kondisi lingkungan hidup. Langkah-langkah terpadu dan lintas sektor sangat penting untuk mengatasi hal ini,” ujar Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen.
Langkah-langkah tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan holistik yang efektif terhadap persyaratan keamanan pangan, penyusunan menu dengan kandungan gizi seimbang, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
Hingga Agustus, wilayah Papua memiliki lebih dari 100 SPPG, terdiri dari 38 di Provinsi Papua, 27 di Provinsi Papua Barat, 15 di Provinsi Papua Barat Daya, 14 di Provinsi Papua Tengah, empat di Provinsi Papua Pegunungan, dan tiga di Provinsi Papua Selatan.
Di provinsi-provinsi ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengarahkan pengelola SPPG untuk memanfaatkan bahan pangan lokal untuk program MBG, seperti ikan, singkong, kedelai, kangkung, bunga pepaya, jagung, daun kelor, ubi jalar, labu siam, dan sayur lilin.
Pendekatan ini dimaksudkan agar program MBG tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menyetujui pendekatan ini dan menegaskan bahwa program ini telah membantu tidak hanya penerima MBG, tetapi juga petani dan peternak.
Menelusuri Perkembangan
Baru beberapa bulan dijalankan, program MBG telah membawa perbaikan konkret dalam kesehatan masyarakat.
Di Kota Jayapura, Provinsi Papua, MBG berkontribusi pada penurunan angka stunting, dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,5 persen pada September 2025. Capaian ini tidak terlepas dari jangkauan program kepada lebih dari 33 ribu orang di seluruh kota, termasuk hampir 500 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Hingga Oktober, program ini telah melayani sekitar 34 ribu orang di Kabupaten Jayapura dan lebih dari tiga ribu siswa sekolah di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sampai Agustus, MBG telah menjangkau sekitar tiga juta penerima manfaat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Angka-angka ini juga mengindikasikan bahwa program ini telah memicu perekonomian lokal, terutama melalui operasional puluhan SPPG. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan bahwa setiap dapur dapat mempekerjakan sekitar 50 orang dan melibatkan lebih dari 10 pemasok bahan baku lokal.
Dengan kekayaan alam yang melimpah dan masyarakat yang kaya budaya, wilayah Papua memiliki potensi besar untuk mencetak generasi unggul, terlebih dengan posisi program MBG sebagai investasi sosial vital untuk membina generasi muda yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menghadapi dinamika global.
Namun, beberapa tantangan masih ada, terutama akses terbatas ke daerah terpencil yang menghambat distribusi bahan pangan, serta kurangnya tenaga gizi profesional di puskesmas untuk memantau tumbuh kembang anak.
Tantangan ini seharusnya tidak dianggap sebagai penghalang. Sebaliknya, harus menjadi motivasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bertindak dengan kreativitas dan inovasi, dengan pemahaman bahwa setiap masalah pasti ada solusinya dengan pendekatan yang tepat.
Memupuk Kolaborasi
Seperti telah disebutkan, karena kompleksitas tantangan gizi yang dihadapi, wilayah Papua membutuhkan upaya lebih besar untuk membangun sinergi di antara para pemangku kepentingan utama, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Pemerintah pusat menyadari betul kebutuhan ini, seperti tercermin dalam dialog yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, pada 13 Oktober, atas instruksi Presiden Prabowo.
Acara tersebut bertujuan mengumpulkan masukan dan saran terkait pelaksanaan program MBG dari pemerintah daerah, sekolah, dan pengelola SPPG.
Dalam dialog itu, kementerian mendorong BGN untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengajak dinas pendidikan serta kesehatan setempat untuk berkontribusi lebih besar bagi program nasional ini.
Sementara itu, pemerintah provinsi Papua telah bermitra dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk menggerakkan sekolah agar berperan aktif dalam mempromosikan pendidikan gizi dan kesehatan bagi anak-anak guna mendukung program MBG.
Wakil Gubernur Rumaropen meyakini bahwa sekolah memiliki kapasitas tidak hanya untuk mencerahkan anak-anak tetapi juga membimbing mereka tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan fisik.
Airin Roshita, spesialis gizi UNICEF, menyatakan bahwa penyediaan makanan bergizi gratis di sekolah telah meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di berbagai negara, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga dengan akses pangan yang terbatas.
Dia mengatakan UNICEF akan mendukung wilayah Papua, khususnya Provinsi Papua, untuk meningkatkan pelaksanaan MBG melalui kegiatan peningkatan kapasitas guru, penyebarluasan informasi kebutuhan gizi bagi orang tua, dan perbaikan kualitas sanitasi sekolah.
Sinergi yang solid di antara semua pemangku kepentingan dapat membantu Papua menjadi model nasional dalam pelaksanaan program MBG, tambahnya.
Program MBG juga telah menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung jawab untuk membentuk masa depan Papua tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga sekolah, keluarga, dan komunitas.
Setiap piring makanan bergizi yang disajikan merupakan simbol harapan, yang mengatakan kepada semua orang bahwa perubahan yang bermakna dapat dimulai dengan langkah sederhana, dari sepiring nasi dengan lauk bergizi yang mampu mengukir senyum di wajah anak-anak.
Dalam jangka panjang, program MBG menjadi wahana strategis untuk menanamkan kebiasaan makan sehat pada anak-anak Papua. Inisiatif ini tidak sekadar menyediakan makanan gratis; ia bertujuan memupuk budaya hidup sehat dan peduli satu sama lain.
Berita terkait: Program makanan gratis menjangkau 23.540 siswa di Manokwari, Papua Barat
Berita terkait: BGN gandeng UMKM lokal untuk suplai dapur MBG di Papua Barat
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025