Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyuruh para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mempercepat pelaksanaan 18 proyek hilirisasi. Total nilainya hampir Rp600 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan perintah ini diberikan dalam rapat terbatas kabinet yang berlangsung selama dua jam di Istana Presiden, Jakarta, pada hari Kamis.
“Kita menargetkan semua proses awal selesai tahun ini, agar eksekusi di lapangan bisa dimulai pada tahun 2026,” ujar Bahlil seusai rapat.
Dia menekankan bahwa 18 proyek hilirisasi ini telah lulus studi pra-kelayakan dan akan didukung oleh Lembaga Manajemen Investasi Indonesia, Danantara.
“Dengan mempercepat pelaksanaan 18 proyek ini, yang nilainya hampir Rp600 triliun, kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor,” jelas Bahlil.
Salah satu proyeknya adalah fasilitas di Kalimantan Timur yang akan mengubah batu bara menjadi dimethyl ether untuk menggantikan LPG.
“Kita tahu pabrik di Cilegon butuh sekitar 1,2 juta ton LPG per tahun, yang akan menaikkan konsumsi nasional jadi hampir 10 juta ton di 2026. Karena itu, kita harus bergerak cepat,” tegasnya.
Pemerintah juga terus memperkuat industri minyak Indonesia, termasuk lewat proyek kilang diesel di Balikpapan yang rencananya diresmikan pada 10 November.
Rapat kabinet itu juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden Prabowo memimpin rapat ini setelah meresmikan pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara di Cilegon, yang dibangun dengan investasi Korea Selatan senilai US$3,8 miliar.
Pabrik ini dirancang untuk memproduksi satu juta ton etilena, 520 ribu ton propilena, 400 ribu ton benzena/toluena/xilena, 350 ribu ton polipropilena, dan 140 ribu ton butadiena setiap tahunnya.