Kamis, 6 November 2025 – 12:17 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan dibalik keputusan pemerintah untuk melarang aktivitas jual beli baju bekas impor atau thrifting. Dia menekankan bahwa praktik ini merugikan industri tekstil dalam negeri dan berpotensi menghilangkan banyak lapangan kerja.
Purbaya menyampaikan pandangannya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11). Menurut dia, pemerintah tidak bermusuhan dengan pedagang kecil yang bergantung pada bisnis thrifting, tapi sedang berusaha melindungi industri lokal dari gempuran produk impor ilegal.
“Saya juga monitor TikTok, buat liat apa sih respon masyarakat. Ternyata banyak juga pedagang yang hidup dari situ, pedagang thrifting, marah-marah sama saya,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Namun, dia menilai sebagian besar pedagang itu cuma cari untung jangka pendek tanpa sadar dampak jangka panjangnya buat ekonomi nasional.
“Katanya, ‘Oh ini salah, harga begini-begitu.’ Cuman gini, itu mereka cari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan pengetatan impor, termasuk larangan baju bekas, bertujuan memberi ruang bagi industri tekstil lokal agar bisa tumbuh dan bersaing. Dengan menghidupkan sektor domestik, dia yakin lapangan kerja baru akan terbuka lebar.
“Kalau ini berubah aja jadi barang-barang dalam negeri dengan peraturan yang pas, ya dia bisa dagang itu nanti pelan-pelan. Industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup,” jelasnya.
Mantan Ketua LPS itu juga mengaku prihatin lihat dominasi produk luar negeri di pasar fashion Indonesia. Dia bahkan cerita pengalamannya waktu menghadiri sebuah acara fashion show yang sebagian besar produknya ternyata dari Cina.
“Wah, ini bagus-bagus. Tapi saya tanya ke sebelah saya, ada yang bisik, ‘Pak, 99% dikuasai Cina.’ Ah, yang bener? ‘Iya.’ Waktu saya jadi ketua LPS, nggak bisa apa-apa. Waduh, saya bilang, kok gitu,” kenangnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah sekarang sedang perkuat pengawasan terhadap barang impor ilegal, termasuk produk tekstil dan pakaian. Dia minta jajarannya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bertindak lebih agresif agar pasar dalam negeri tidak kebanjiran produk ilegal yang tekan produsen lokal.
“Kita akan tutup nanti pakaian-pakaian yang ilegal-ilegal itu semua. Saya minta teman saya, staf saya di Cukai, untuk bergerak lebih keras lagi ke depan, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup,” katanya.