Pemerintah RI Siapkan Pelatihan Kerja dan Lahan bagi Warga Miskin Ekstrem

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengumumkan program baru untuk melatih dan menyediakan lahan bagi keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2026.

“Presiden telah menyetujui bahwa kepala keluarga miskin ekstrem akan menerima pelatihan hingga empat bulan sebagai satpam, tenaga pertanian, atau di jasa kebersihan. Setelah pelatihan, mereka akan langsung dipekerjakan oleh penyedia kerja,” kata Iskandar pada Rabu.

Selain pelatihan kerja, pemerintah berencana mengalokasikan lahan dari program reforma agraria untuk keluarga miskin ekstrem, terutama di sektor pertanian.

Inisiatif ini bertujuan memberdayakan keluarga agar bisa mengelola lahan secara produktif dan mencapai kemandirian.

“Jutaan hektar lahan yang telah diambil alih negara akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Sekitar 49 persen penduduk miskin ekstrem bekerja di sektor ini,” tambah Iskandar.

Berita terkait: Prabowo dorong strategi berbasis data untuk turunkan angka kemiskinan: Menteri

Langkah-langkah ini dibahas dalam rapat terbatas tentang pemberdayaan masyarakat dan strategi pengentasan kemiskinan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto beserta para menterinya pada Selasa.

“Kami akan mendorong kepemilikan aset produksi di kalangan petani dengan membagikan lahan kepada masyarakat desil 1, dengan detail teknis yang akan segera diselesaikan,” ujar Iskandar seusai rapat.

Ia menggambarkan program ini sebagai bukti pergeseran paradigma dalam pengurangan kemiskinan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan menekankan komitmen presiden pada inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa saat ini 2,38 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan angka ini menjadi nol pada tahun 2026.

Iskandar mencatat bahwa program ini akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang ditargetkan.

MEMBACA  Hakim AS Tangguhkan Rencana PHK Massal Pekerja Pemerintah oleh Trump

Berita terkait: Kementerian perkuat pemberdayaan masyarakat seiring turunnya angka kemiskinan

*Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*