Pemerintah AS tengah meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi imigran ilegal di wilayahnya dengan memanfaatkan sejumlah teknologi baru. Administrasi Trump dikabarkan semakin mengandalkan pengenalan wajah, dan sebuah laporan terbaru mengungkap bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bahkan mendistribusikan teknologi perekam wajah kepada kepolisian setempat untuk mendukung operasi penegakan hukum imigrasi.
Menurut 404 Media, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) baru-baru ini meluncurkan aplikasi bernama Mobile Identify di Google Play Store yang dirancang untuk melakukan pemindaian biometrik pada orang yang berpotensi ditahan. Aplikasi ini disediakan bagi lembaga penegak hukum negara bagian dan lokal sebagai bagian dari program 287(g), yang pada dasarnya memberi wewenang kepada petugas di lembaga tersebut untuk bertindak atas nama pemerintah federal. Program ini tampaknya aktif di mayoritas negara bagian.
Setelah mengakses Mobile Identify dan menganalisis kodenya, para jurnalis menemukan bahwa “beberapa bagian dari kode aplikasi itu secara jelas merujuk pada pemindaian wajah. Salah satu paket dinamai ‘facescanner’. Bagian lain menyebutkan ‘FacePresence’ dan ‘No facial image found’.” Meski demikian, deskripsi aplikasi di Play Store tidak menyebutkan fitur pengenalan wajah. Deskripsi itu memang sengaja menghindari penyebutan perekaman wajah—namun tujuan aplikasi ini jelas untuk mengidentifikasi orang yang berada di negara tersebut secara tidak sah.
Deskripsi di Play Store menyatakan bahwa melalui perjanjian formal dengan DHS, instansi yang berpartisipasi dapat memiliki petugas terlatih dan bersertifikat yang diberi wewenang untuk menjalankan fungsi penegakan imigrasi tertentu, membantu mengidentifikasi dan memproses individu yang mungkin berada di negara tersebut secara tidak sah. Aplikasi ini dibangun untuk menyederhanakan tugas-tugas tersebut dengan aman dan efisien, langsung di lapangan. Tangkapan layar yang disertakan juga mencatat bahwa aplikasi “memerlukan akses kamera untuk mengambil foto subjek.”
Ketika dimintai komentar oleh Gizmodo, seorang juru bicara DHS tidak menyangkal bahwa aplikasi tersebut menggunakan pengenalan wajah, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut. “Sementara Departemen tidak membahas vendor tertentu atau alat operasional, semua teknologi yang digunakan oleh Komponen DHS harus mematuhi kerangka persyaratan dan pengawasan,” ujarnya.
Gizmodo meminta konfirmasi langsung dari DHS mengenai penggunaan pengenalan wajah dalam aplikasi tersebut dan akan memperbarui laporan jika mendapat tanggapan.
Kabar ini muncul setelah laporan lain dari 404 yang menunjukkan bahwa agensi tersebut menggunakan aplikasi bernama Mobile Fortify, yang juga memanfaatkan teknologi pengenalan wajah. Media tersebut sebelumnya melaporkan bahwa Fortify dapat menampilkan nama seseorang, tanggal lahir, “nomor alien,” serta informasi apakah mereka telah mendapatkan perintah deportasi atau tidak dengan cara yang cukup mencemaskan.
Upaya deportasi oleh administrasi Trump berlangsung agresif dan terus-menerus. Selama enam bulan pertama masa jabatan kedua Trump, pemerintah mengklaim telah mendeportasi total 150.000 orang. Angka ini sebenarnya tidak sepenuhnya belum pernah terjadi sebelumnya (artikel dari Juli mencatat bahwa angka deportasi Trump saat ini kurang lebih sebanding dengan angka dari administrasi Obama pada 2014). Namun, cara vokal dan agresif yang dilakukan pemerintah dalam operasi-operasi ini jelas mencolok dibandingkan administrasi sebelumnya, begitu pula pemanfaatannya terhadap alat-alat digital yang semakin invasif dan kuat.