Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah membentuk tim koordinasi khusus untuk memperkuat tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada hari Selasa.
“Kita tidak bisa mengambil risiko keracunan makanan karena ini adalah anak-anak kita, bukan cuma angka,” kata Hasan setelah memimpin rapat perdana tim di Jakarta.
“Tim koordinasi ini akan memastikan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program,” tambahnya.
Hasan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan keputusan untuk meresmikan tim tersebut. Dia akan memimpin tim dengan dukungan dari Menko PMK Pratikno dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Tim ini akan menyelaraskan kebijakan di berbagai lembaga dan menangani masalah lintas sektor yang melibatkan kementrian, badan negara, dan pemerintah daerah.
“Kami mengoordinasikan 13 kementerian dan lembaga, dan akan ada pelaksana harian yang mengawasi operasional. MBG adalah prioritas utama karena kesuksesan pemerintah bergantung padanya,” ujarnya.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang akan menjabat sebagai pelaksana harian, yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program.
“Mengingat skalanya yang sangat besar—dengan target 82,9 juta penerima manfaat—program Makanan Bergizi Gratis ini membawa dampak besar sekaligus tantangan yang berat,” kata Hasan.
Dia menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat di tingkat provinsi dan kabupaten.
Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah membagikan lebih dari satu miliar makanan bergizi kepada lebih dari 35 juta siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Indonesia hingga bulan Oktober.