Jakarta (ANTARA) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menekankan pentingnya penerapan prosedur operasi standar (SOP) keselamatan kerja di industri nikel untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.
Hugo Nainggolan, Inspektur Ketengakerjaan di Direktorat Norma Pengawasan Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemnaker, menyatakan bahwa seruan untuk meningkatkan standar keselamatan ini merupakan respons atas 104 kasus kecelakaan kerja di industri nikel antara tahun 2019 dan 2025.
“Penyebab kecelakaan kerja di industri nikel antara lain kurangnya SOP yang ditetapkan dan ditegakkan, pengawasan internal yang tidak memadai, serta kelalaian dalam pengujian dan perawatan peralatan,” ujar Hugo dalam sebuah diskusi publik di sini pada Senin.
“Selain itu, personel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seringkali tidak bersertifikat, dan pemeriksaan serta perawatan rutin sering diabaikan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari langkah pencegahannya, Kemnaker telah merancang beberapa strategi, termasuk inspeksi rutin oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) setempat di dekat operasi industri nikel, serta penguatan sistem pelaporan digital untuk keluhan keselamatan publik melalui saluran resmi seperti Teman K3 dan Lapor Menaker.
“Ada juga Norma 100, yaitu layanan penilaian mandiri digital yang dirancang untuk membantu mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan,” jelas Hugo.
Bagi perusahaan nikel yang mengabaikan peraturan keselamatan, Hugo mencatat bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan dengan memberikan sanksi, termasuk rekomendasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) hingga hukuman pidana.
“Kami juga sedang dalam proses merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970,” tambah Hugo.
Sementara itu, Damar Panca Mulya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), menekankan pentingnya memperluas pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta memperbarui peraturan agar sesuai dengan lanskap industri yang dinamis dan tingginya risiko yang terkait dengan kecelakaan kerja.
“Selain itu, penguatan sistem pengawasan K3 yang melibatkan serikat pekerja, dan meningkatkan hukuman bagi perusahaan yang mengabaikan peraturan K3, sangatlah penting,” tegasnya.
Timotius Rafael, seorang peneliti dari Action for Ecology and People’s Emancipation (AEER), menyoroti pentingnya K3 bagi pekerja dan komunitas sekitarnya, mengingat meningkatnya aktivitas pengolahan nikel yang merupakan bagian sentral dari program hilirisasi pemerintah.
“Dampak lingkungan, risiko tempat kerja, dan perlunya tata kelola yang lebih transparan dan adil di industri nikel sangat penting untuk mencegah kecelakaan kerja,” simpul Rafael.
Berita terkait: [Tautan berita 1]
Berita terkait: [Tautan berita 2]
Penerjemah: Nur, Azis Kurmala
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025