Pendidikan inklusif adalah aset untuk mengakhiri stigma terkait disabilitas: KND

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Disabilitas (KND) menilai bahwa program pendidikan inklusif di sekolah dasar dan menengah merupakan aset awal untuk menghilangkan stigma negatif terkait disabilitas.

Ketua KND, Dante Rigmalia, menjelaskan bahwa program pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar yang sama untuk semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

\”Dengan menggabungkan anak-anak dengan disabilitas dan anak-anak non-disabilitas dalam kelas reguler atau pendidikan inklusif, hal ini menjadi aset untuk saling memahami, sehingga stigma akan perlahan-lahan menghilang,\” ujarnya di sini pada Jumat (22 Maret).

Lebih lanjut, ia menyoroti fakta bahwa stigma negatif seputar anak-anak dengan disabilitas di lingkungan sekolah dasar dan menengah sering muncul karena kurangnya pertukaran pengalaman dan informasi.

Oleh karena itu, ia meyakini bahwa pendidikan inklusif adalah langkah pertama untuk memperkenalkan anak-anak satu sama lain terhadap keterbatasan dan potensi masing-masing.

Berita terkait: Kerjasama diperlukan untuk memastikan pendidikan inklusif bagi disabilitas: KND

Selain itu, ia menekankan pentingnya melihat metode pendidikan inklusif sebagai sebuah filosofi dan bukan hanya sebagai program yang diwajibkan oleh pemerintah pusat.

Dengan mengangkat filosofi pendidikan inklusif mulai dari unit pendidikan dasar, ia percaya bahwa anak-anak akan memperoleh pemahaman holistik tentang keragaman, termasuk keragaman disabilitas, sejak dini saat mereka belajar dan bermain bersama.

Sebelumnya, pada Kamis (21 Maret), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Program Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif dalam bentuk Modul Pendidikan Inklusif Tingkat Dasar untuk meningkatkan kompetensi guru dalam memenuhi hak-hak anak untuk pendidikan inklusif dan setara.

Pada acara peluncuran tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kementerian, Iwan Syahril, menyoroti komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan yang setara untuk semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus.

MEMBACA  Seiring Mendekati Pemilu 2024, RHU di Surabaya Dianjurkan untuk Menghentikan Operasional Lebih Cepat.

Beliau menekankan bahwa sekitar 40 ribu sekolah menerapkan pendidikan inklusif.

Berita terkait: Menteri soroti tingkat pendidikan individu disabilitas

Penerjemah: Hana Dewi, Raka Adji
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024