Senin, 3 November 2025 – 10:19 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI yang nonaktif, Ahmad Sahroni, akhirnya muncul di depan publik setelah lama tidak terlihat. Ia menghilang sejak rumah mewahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada akhir Agustus 2025.
Sahroni hadir dalam acara pengajian dan doa bersama di rumahnya pada Minggu, 2 November 2025, bersama warga sekitar. Dalam kesempatan itu, politikus dari Partai NasDem ini kembali menyinggung insiden penjarahan yang sempat menjadi sorotan nasional.
“Semua orang benci saya, semua orang cari saya. Saya alhamdulillah nggak korupsi, tapi rumah ini dianggap pakai uang rakyat dari pajak,” ujar Sahroni, dikutip dari video Instagram @jakarta.keras, Senin, 3 November 2025.
Dia merasa kemarahan warga terhadap dirinya terjadi karena ada kesalahpahaman akibat konteks politik. “Saya yakin orang-orang yang teriak itu, boro-boro bayar pajak, nebus sembako aja mungkin nggak bisa,” tambahnya. “Konteks politik di ruang publik ini dipreteli sama orang yang nggak ngerti kondisinya.”
Politikus yang dijuluki “Crazy Rich Tanjung Priok” ini juga bercerita tentang kondisi rumahnya setelah dijarah. Banyak barang pribadinya hilang, termasuk foto keluarga. “Ya Tuhan. Foto keluarga aja dicuri, buat apa coba? Oke lah barang lain diambil silakan, tapi foto keluarga diambil, buat apa?” ujarnya kesal.
Penjarahan rumah Ahmad Sahroni terjadi pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam video yang beredar di media sosial, ratusan orang terlihat masuk ke rumahnya dan membawa barang berharga seperti jam tangan mewah, pakaian, dan koleksi action figure. Massa juga merusak mobil Lexus yang diparkir di halaman.
Keributan ini diduga dipicu oleh pernyataan kontroversial Sahroni yang sebelumnya viral di media sosial. Saat berada di Polda Sumatera Utara pada 22 Agustus 2025, ia memberi tanggapan keras soal wacana pembubaran DPR dengan kata-kata yang menimbulkan polemik.
“Catat nih, orang yang bilang bubarin DPR itu orang paling tolol sedunia,” kata Sahroni waktu itu. Ia menegaskan bahwa mengkritik DPR boleh saja, tapi menyerukan pembubaran lembaga legislatif dianggapnya tidak masuk akal. “Apakah kalau DPR bubar, masyarakat bisa jalani pemerintahan seperti sekarang? Belum tentu,” tambahnya.
Menurutnya, masyarakat boleh mengkritik atau mencaci maki anggota dewan, tapi harus tetap ada batasannya. “Kita boleh dikritik, mau dibilang apa pun nggak apa-apa, tapi ingat, kami sebagai wakil rakyat juga punya kerja dan empati,” kata Sahroni.