Kelompok Houthi akan mengadili 43 staf PBB atas dugaan keterkaitan dengan serangan Israel yang menewaskan pejabat tinggi Houthi, sementara PBB menuntut pembebasan para pekerja mereka.
Sebanyak empat puluh tiga staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditahan akan menghadapi pengadilan atas kecurigaan terkait serangan udara Israel yang membunuh pimpinan tertinggi Houthi pada bulan Agustus, demikian disampaikan Menteri Luar Negeri sementara pemerintahan Houthi Yaman, Abdulwahid Abu Ras, kepada Reuters.
Pada bulan Agustus, perdana menteri pemerintahan Houthi yang didukung Iran beserta sejumlah menteri lainnya tewas dalam serangan Israel di ibu kota Sanaa, dalam serangan pertama yang berhasil menewaskan pejabat tinggi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali membantah tuduhan Houthi bahwa staf atau operasi PBB di Yaman terlibat.
“Langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keamanan dilakukan di bawah pengawasan yudisial penuh. Kejaksaan selalu diinformasikan langkah demi langkah mengenai setiap tindakan yang diambil,” kata Abu Ras dalam sebuah wawancara dengan Reuters.
“Oleh karena itu, selama kejaksaan terus diinformasikan, dapat dipastikan bahwa proses ini bergerak menuju penyelesaian, yang berujung pada pengadian dan penerbitan putusan pengadilan,” ujarnya.
‘Proses bergerak menuju penyelesaian’
Abu Ras menyatakan bahwa sel di dalam Program Pangan Dunia jelas terlibat dalam secara langsung menargetkan pemerintah.
Tidak ada komentar langsung dari juru bicara Program Pangan Dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali menolak tuduhan bahwa stafnya terlibat dalam kegiatan mata-mata.
Setidaknya 59 personel PBB ditahan oleh Houthi, menurut PBB, yang telah mengutuk apa yang mereka sebut sebagai penahanan sewenang-wenang dan menyerukan pembebasan langsung personel mereka serta tahanan lainnya.
Para terdakwa adalah warga Yaman. Menurut hukum Yaman, mereka dapat menghadapi hukuman mati.
Semakin Sulit bagi PBB Memberikan Bantuan
Penahanan terbaru ini terjadi setelah pasukan keamanan Houthi memasuki beberapa kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sanaa pada hari Minggu.
PBB telah menuduh Houthi mengambil langkah-langkah yang membuat badan tersebut semakin sulit memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan di Yaman.
Menteri luar negeri sementara mengatakan pemerintah mendukung organisasi kemanusiaan lainnya.
“Kami telah menjelaskan dalam pernyataan yang jelas dan tegas dari Kementerian Luar Negeri bahwa kami akan mendukung dan membantu organisasi-organisasi yang berkomitmen pada prinsip-prinsip kerja kemanusiaan, memfasilitasi aktivitas dan kerja mereka,” katanya.
Kelompok Houthi telah menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, sejak merebut kekuasaan pada tahun 2014 dan awal 2015.
Setelah perang antara Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran global untuk menunjukkan solidaritas mereka dengan kelompok teroris Palestina. Kelompok itu sering meluncurkan rudal ke arah Israel, yang sebagian besarnya berhasil dicegat.
Israel melancarkan kampanye militer yang luas sekalli terhadap sekutu Iran setelah diserang oleh Hamas pada tahun 2023, termasuk menargetkan kelompok Houthi.