Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap presiden sayap kiri Kolombia, Gustavo Petro, dengan tuduhan gagal menindak perdagangan narkoba.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataannya menegaskan, “Presiden Petro membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak menghentikan aktivitas ilegal ini.”
Sanksi turut dijatuhkan kepada Menteri Dalam Negeri Kolombia Armando Benedetti, serta istri dan putra sulung Presiden Petro. Langkah ini mencakup pembekuan aset dan properti yang mungkin mereka miliki di wilayah Amerika Serikat.
Kolombia sebelumnya merupakan sekutu dekat Washington dalam perang melawan narkoba, dengan menerima bantuan militer ratusan juta dolar setiap tahunnya. Namun, hubungan Petro dan Trump kerap memanas sejak kembalinya Trump ke kekuasaan.
Bessent menyatakan bahwa sejak Petro, seorang mantan gerilyawan, berkuasa, produksi kokain di Kolombia “melonjak ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade, membanjiri Amerika Serikat dan meracuni warga Amerika.”
Dia menambahkan bahwa Trump mengambil “tindakan tegas” dan “tidak akan mentolerir” masuknya perdagangan narkoba ke AS.
Departemen Keuangan AS menegaskan Kolombia sebagai pengekspor kokain terbesar dunia, yang dinilai menjadi “ancaman narkoba signifikan” bagi Amerika Serikat.
Dalam pernyataan terpisah pada Jumat, Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak akan memberikan sertifikasi atas upaya penanggulangan narkoba Kolombia.
Petro membantah semua tuduhan tersebut. Melalui unggahan di X, dia menyatakan telah memerangi perdagangan narkoba “selama beberapa dekade” dan bahkan membantu AS mengurangi konsumsi kokain.
“Sebuah paradoks yang lengkap – tapi tidak akan mundur selangkah pun, dan tidak pernah berlutut,” tegasnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS meningkatkan aktivitas di Karibia selatan, dengan menyerang kapal-kapal di perairan internasional yang diduga—tanpa bukti—mengangkut narkotika.
Minggu lalu, Trump mengumumkan penghentian pembayaran dan subsidi untuk Kolombia.
Keputusan ini muncul setelah Petro dalam wawancara dengan BBC News September lalu menyebut serangan udara terhadap kapal diduga pengedar narkoba di Karibia sebagai “tindakan tirani,” sambil menuduh pejabat AS membunuh warga Kolombia dan melanggar kedaulatan negaranya.
Pemberian sanksi terhadap kepala negara memang langka tetapi bukan tanpa preseden. Pemimpin berbagai negara termasuk Rusia, Korea Utara, dan Venezuela sebelumnya telah menerima sanksi serupa.