Sabtu, 25 Oktober 2025 – 00:32 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dia memanggil peretas atau hacker dari dalam negeri dan juga memperkuat tim internal untuk memperbaiki sistem Coretax. Menurutnya, ini dilakukan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Soal biaya Coretax, gak ada tambahan biaya. Paling cuma nambah buat bayar gaji staf. Saya jadikan mereka tenaga ahli di saya, ahli IT-nya. Gajinya biasa, pos pengeluaran biasa, gak ada yang spesial,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Purbaya mengaku lebih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri untuk mengembangkan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu. Karena itu, dia akan lebih fokus untuk memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP).
Dari hasil pantauannya, dia menilai Tim PSIAP pada dasarnya punya kemampuan yang cukup, hanya saja butuh bimbingan tentang arah kerja yang harus dilakukan.
“Sebelumnya mereka biasa aja, tapi dari sisi programming dan coding, gak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami tidak akan buat tim baru. Tim yang sudah ada ini yang akan kami perkuat,” jelasnya.
Sementara itu, Purbaya menggandeng hacker dalam negeri untuk menguji tingkat keamanan sistem Coretax. Sebelumnya, sempat terjadi insiden data Coretax yang bocor dan dijual ke luar, tapi sekarang Purbaya jamin kejadian seperti itu tidak akan terulang.
“Orang Indonesia itu hackernya jago, di dunia juga ditakuti ternyata. Saya panggil yang rangking dunia itu, yang jagoan, kami bayar untuk bantu saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya.
Dia nilai performa keamanan Coretax sudah naik dari sebelumnya yang cuma sekitar 30 dari 100, sekarang jadi lebih dari 95. Atau dengan kata lain, naik dari sebelumnya posisi D atau E menjadi A+.
Untuk performa non-transaksional, nilainya sudah mencapai 95 lebih dari rentang 0 sampai 100.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut salah satu kendala dalam perbaikan Coretax adalah ikatan kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendornya, sehingga akses pemerintah ke sistem tidak sepenuhnya langsung.
Tapi, setelah kontrak sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada Desember nanti, Purbaya yakin masalah Coretax bisa selesai pada Januari atau Februari 2026.
“Januari sudah selesai seharusnya, masalah keamanan dan infrastruktur. Infrastrukturnya sangat cukup, tinggal dimaksimalkan penggunaannya. Barang-barang yang kita beli itu mahal dan canggih, cuma belum bisa dipakai. Tapi nggak apa, ini kan kita beli, jadi pemerintah cukup serius dalam belanja untuk Coretax ini,” katanya lagi.