Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap pondok pesantren tercermin dari pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren baru-baru ini di bawah Kementerian Agama.
Hadi mengatakan pada Rabu bahwa pembentukan dirjen baru ini dilatarbelakangi oleh insiden di Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Dia menyebutkan insiden itu menekankan perlunya pemerintah memperkuat dukungan untuk sekitar 42 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Selain itu, presiden juga telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menilai keamanan struktur bangunan sekolah tersebut, tambahnya. Evaluasi serupa juga sedang dilakukan untuk lembaga pendidikan berbasis agama lainnya, untuk memastikan mereka memenuhi standar keamanan minimum.
Presiden juga memperdulikan proses belajar para santri, tambah Hadi. Para santri, yang saat ini berjumlah sekitar 16 juta, tidak hanya harus belajar tentang agama, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dalam teknologi dan ekonomi agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman modern.
Menurutnya, alasan-alasan itulah yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan Kementerian Agama membentuk Direktorat Jenderal Pesantren.
Pembentukan direktorat jenderal baru ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik perkembangan ini, dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendorong terwujudnya direktorat jenderal ini.
Gagasan ini pertama kali diusulkan pada tahun 2019 oleh Menteri Agama saat itu, Lukman Hakim Saifuddin. Gagasan ini kembali disarankan pada tahun 2021 dan 2023 selama masa jabatan Yaqut Cholil Qoumas.
Pada tahun 2024, Umar kembali mengusulkan ide tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.