LONDON (AP) — Para pemimpin dari enam negara Balkan Barat dijadwalkan bertemu dengan pejabat Inggris dan Eropa di London pada hari Rabu untuk membahas migrasi, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang fluktuatif, di mana Rusia berupaya memperluas pengaruhnya.
Delegasi dari Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia menghadiri sebuah pertemuan puncak yang digelar sebagai bagian dari Proses Berlin, yang diluncurkan pada 2014 untuk mempertahankan upaya negara-negara Eropa tenggara tersebut dalam meraih keanggotaan Uni Eropa.
Satu-satunya negara Balkan Barat yang telah bergabung dengan UE adalah Kroasia, yang menjadi anggota pada 2013. Kemajuan untuk negara-negara lainnya terhenti, dengan masing-masing berada pada tahapan yang berbeda, dan dalam beberapa tahun terakhir ketegangan memanas antara Serbia dan Kosovo, sebuah provisi bekas Serbia yang kemerdekaannya tidak diakui oleh Belgrade.
Keterbukaan UE untuk menerima anggota baru telah meningkat sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022. Muncul kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dan konfrontasi Rusia yang kian mendalam dengan Barat dapat meluas ke kawasan yang masih menyimpan luka dari konfliknya sendiri.
Inggris menjadi tuan rumah pertemuan puncak tahunan ini meskipun telah meninggalkan UE pada 2020. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara Eropa dan UE.
Pemerintah sayap kiri-tengah Perdana Menteri Keir Starmer berharap dapat mencapai kemajuan dalam menangani perdagangan narkoba, memperkuat pertahanan negara-negara Balkan Barat terhadap interferensi dari Moskow, dan — yang menjadi prioritas khusus Inggris — membatasi migrasi tanpa izin.
Perkiraan menunjukkan bahwa geng telah menyelundupkan ratusan ribu orang ke UE melalui Balkan Barat dalam beberapa tahun terakhir, dan Inggris menyatakan bahwa seperempat dari migran yang tiba di Inggris dengan perahu kecil melintasi Selat Inggris telah melewati kawasan tersebut.
Inggris berharap dapat melanjutkan kesuksesan satuan tugas bersama dengan Albania yang telah berhasil — melalui perjanjian pengembalian dan proyek-proyek lokal di daerah asal migran — mengurangi jumlah migran Albania yang berusaha mencapai Inggris, dari 12.000 orang pada 2022 menjadi sekitar 600 orang pada 2024.
Inggris juga telah mengirimkan petugas penegak hukum ke kawasan tersebut untuk bekerja sama dengan badan perbatasan UE, Frontex, dan sedang mencari negara-negara yang bersedia menjadi tuan rumah “pusat pengembalian” tempat para pencari suaka yang ditolak dapat ditahan hingga mereka dapat dideportasi.
Baik pemimpin Albania maupun Montenegro sama-sama menyatakan keengganan untuk memiliki pusat pengembalian di wilayah mereka.
“Mengenai hub, atau apapun namanya, saya sudah mengatakannya, dan saya ulangi — tidak akan pernah di Albania,” tegas Perdana Menteri Albania Edi Rama pada hari Selasa di lembaga pemikir Chatham House.
Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajic menyatakan bahwa negaranya “bukan bagian dari rute migran yang melewati Balkan” karena infrastruktur perkeretaapiannya belum cukup berkembang.
Dia mengatakan mungkin bersedia menerima pusat pengembalian migran jika Inggris setuju untuk “berinvestasi 10 miliar euro untuk membangun jaringan rel kereta api.”