Jakarta (ANTARA) – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya memperkuat penegakan hukum dan membangun fondasi baru untuk sistem hukum Indonesia di tahun pertama pemerintahannya.
Upaya ini tercermin dari terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus besar yang muncul selama tahun pertama pemerintahan Prabowo.
“Salah satu pencapaian penting adalah pengembalian dana sebesar Rp13,2 triliun ke kas negara dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya,” kata Setiawan dalam pernyataannya pada Selasa.
Kasus yang menggemparkan publik pada 2022 itu akhirnya diselesaikan melalui proses hukum panjang hingga tahap kasasi di Mahkamah Agung. Setiawan menekankan bahwa pemulihan dana negara bukan hanya pencapain hukum, tetapi juga bukti konsistensi pemerintah dalam menegakkan keadilan ekonomi.
Selain itu, aparat penegak hukum juga telah mulai menangani kasus-kasus besar lainnya, termasuk dugaan korupsi di dalam grup bisnis PT Pertamina (Persero) dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.
“Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era Prabowo tidak berhenti pada satu kasus, tetapi telah mulai menyentuh isu struktural yang selama ini menyebabkan kebocoran ekonomi nasional,” jelas Setiawan.
Dia menambahkan bahwa penegakan hukum yang kuat di Indonesia memiliki dampak psikologis dan ekonomi yang besar.
Secara psikologis, masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah dalam membela dan melindungi mereka.
Secara ekonomi, penegakan hukum yang kuat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia.
Namun, dia menekankan bahwa upaya-upaya ini akan kurang berarti jika tidak dilaksanakan secara konsisten.
“Efektivitas penegakan hukum tidak berhenti pada penuntutan, tetapi harus diikuti dengan reformasi tata kelola dan perbaikan sistemik,” ujarnya.
Dia berharap pemerintah akan membangun sistem pengawasan yang ketat dan modern untuk mencegah praktik korupsi jangka panjang.
“Pemerintah memiliki momentum penting untuk memperbaiki sistem perizinan, mendigitalkan pengawasan, dan meningkatkan transparansi data di seluruh kementerian guna mencegah korupsi yang meluas,” tambahnya.