Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diusulkan supaya di lanjutkan hingga Maret 2026. Hal ini karena daya beli masyarakat masih lemah.
JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira, mengusulkan agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu dilanjutkan sampai Maret 2026. Ini terkait dengan daya beli masyarakat yang masih rendah.
Bima mengatakan salah satu indikatornya adalah data PBI BPJS Kesehatan dan data penerima subsidi. Ada sekitar 96 juta penerima PBI BPJS Kesehatan, yang artinya status mereka masih sebagai orang tidak mampu sehingga iuran BPJS-nya dibantu pemerintah.
"Waktunya hanya sampai Desember, terlalu singkat. Karena BLT melihat situasi ekonomi saat ini yang penuh tekanan, perlu diperpanjang sampai Maret 2026," katanya kepada MNC Portal, Sabtu (18/10/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga sampai kuartal II 2025 hanya tumbuh tipis 0,2 persen. Pada kuartal I 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,95 persen, sementara di kuartal II 2025 tumbuh 4,97 persen.
"BLT ini artinya pemerintah sadar bahwa daya beli sedang turun. Tapi jangan sampai jadi politik saja. Artinya, perlu ada sinkronisasi data penerima BLT dengan data tunggal, misalnya data PBI BPJS Kesehatan dan data penerima subsidi," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan BLT Kesra senilai Rp30 triliun yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari APBN.