Yogyakarta (ANTARA) – BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan negara Indonesia, telah menjadi organisasi pertama dari Indonesia yang dinominasikan untuk Penghargaan Nobel Perdamaian, ungkap direktur utamanya, Ali Ghufron Mukti.
“Sejak kemerdekaan Indonesia, ini adalah pertama kalinya sebuah lembaga Indonesia dinominasikan untuk Hadiah Nobel,” kata Mukti di sini pada Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa Pusat Perdamaian dan Keamanan di Coventry University di Inggris yang menominasikan BPJS Kesehatan untuk Nobel Perdamaian tahun ini.
Menurut Mukti, nominasi ini didasarkan pada prinsip “gotong royong” dari BPJS Kesehatan, yang mencerminkan nilai inti perdamaian dan kemanusiaan. Dia menambahkan bahwa perdamaian juga berarti memungkinkan orang untuk hidup secara bermartabat dengan akses ke layanan kesehatan.
“Martabat manusia di junjung ketika orang saling membantu. Dengan semangat gotong royong, yang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, dan yang muda membantu yang tua,” ujarnya.
Mukti mengklaim bahwa, dibandingkan dengan Grameen Bank pemenang Nobel Perdamaian yang didirikan oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh, BPJS Kesehatan memiliki dampak publik yang lebih besar.
Muhammad Yunus dan Grameen Bank bersama-sama dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 2006 “atas upaya mereka untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah.”
Dia mencatat bahwa BPJS Kesehatan melampaui layanan keuangan dengan memastikan akses kesehatan di seluruh negeri untuk semua orang Indonesia. Program ini juga telah mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan meringankan beban keuangan pengobatan.
“Ketika kita membandingkannya dengan Grameen Bank Bangladesh, yang menerima Nobel Perdamaian, BPJS Kesehatan menawarkan manfaat yang lebih besar untuk semua orang,” katanya.
Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini telah diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela, Marina Corina Machado, “atas kerja tak kenal lelahnya mempromosikan hak-hak demokratis untuk rakyat Venezuela dan perjuangannya untuk mencapai transisi yang adil dan damai dari kediktatoran ke demokrasi,” kata Komite Nobel pada 10 Oktober.
Sementara itu, Komite Nobel mencatat bahwa nominasi adalah “rahasia yang dijaga ketat” dan hanya dapat diumumkan setidaknya 50 tahun setelah pengajuan. Setiap laporan mengenai calon nominasi terbaru adalah “baik hanya rumor, atau informasi bocor dari dalam para penominasi yang diundang.”
Berita terkait: BPJS to cover MBG food poisoning medical costs
Berita terkait: Toward a Healthy Papua: Equal health insurance for all
Berita terkait: Indonesia spends $412 mln on mental health cases in 2020-24
Penerjemah: Luqman Hakim, Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025