Lembaga konseling bagi pelaku penolakan wajib militer di Jerman melaporkan peningkatan jumlah kunjungan dari orang tua yang khawatir, seiring dengan pembahasan parlemen mengenai perluasan angkatan bersenjata.
“Kami saat ini dibanjiri pertanyaan,” ujar Michael Schulze von Glaßer, direktur politik Masyarakat Perdamaian Jerman – Penentang Perang Bersatu (DFG-VK), kepada Editorial Network Germany (RND).
Dia menyebutkan, jumlah kunjungan ke situs web mereka naik menjadi lebih dari 125.000 pada September, dibandingkan dengan 55.000 di Agustus, dengan proporsi pertanyaan dari orang tua yang meningkat.
Lonjakan ini terjadi saat Jerman berupaya memperkuat militernya menyusul perubahan lanskap keamanan di Eropa, seiring dengan berlanjutnya invasi total Rusia ke Ukraina.
Pemerintah Kanselir Friedrich Merz bertekad menghidupkan kembali suatu bentuk wajib militer, yang sempat dihentikan pada 2011, guna menjawab ancaman dari Moskow dan meningkatkan kekuatan militer Jerman, Bundeswehr, sejalan dengan target pertahanan NATO yang baru.
Koalisi setuju bahwa Bundeswehr harus berkembang secara signifikan. Saat ini terdapat sekitar 183.000 prajurit aktif, yang diharapkan meningkat menjadi 260.000 dalam tahun-tahun mendatang. Pasukan cadangan juga akan diperluas.
Merz menyatakan tujuannya adalah menjadikan Bundeswehr sebagai angkatan darat konvensional terkuat di Uni Eropa.
Target yang dicanangkan adalah agar undang-undang wajib militer tersebut berlaku efektif per 1 Januari.
Kelompok Kerja Evangelis untuk Penolakan Berdasarkan Keyakinan dan Perdamaian (EAK) Jerman juga mencatat peningkatan permintaan, menurut juru bicaranya Dieter Junker kepada RND.