Rencana Wajib Militer sebagai Bentuk Pencegahan

Menteri Pertahanan Boris Pistorius pada hari Jumat membela rencana wajib militernya sebagai suatu hal yang penting bagi keamanan Jerman.

Proposal tersebut bertujuan untuk membangun dan menjamin kemampuan pertahanan negara, ujar Pistorius di Bundesrat, majelis tinggi parlemen.

“Ini bukan tentang persenjataan,” katanya. “Kami tidak mengancam siapa pun. Kamilah yang sedang diancam.”

Pistorius menyatakan bahwa Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin merupakan ancaman nyata bagi Jerman, Eropa, dan aliansi NATO.

Putin berusaha melemahkan intergritas negara-negara Eropa dan memecah belah masyarakat.

“Ia ingin memprovokasi negara-negara anggota NATO dan melakukannya hampir setiap hari,” ujar menteri pertahanan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Pistorius mempresentasikan RUU-nya di Bundestag untuk memulihkan wajib militer sukarela.

Wajib militer di Jerman ditangguhkan pada tahun 2011, namun pemerintah Kanselir Friedrich Merz bertekad untuk mengembalikan kebijakan ini guna merekrut pasukan untuk Bundeswehr, angkatan bersenjata Jerman, sesuai dengan target pertahanan NATO yang baru.

Namun, terdapat perbedaan pendapat di dalam koalisi Merz mengenai cara merespons jika tidak cukup relawan yang mendaftar untuk program ini, dengan blok konservatif kanselir mendorong sistem undian.

“Kita perlu tahu siapa yang dapat mempertahankan negara kita,” kata Pistorius pada hari Jumat. “Fokusnya harus tetap pada kemampuan Bundeswehr untuk bereaksi dan dikerahkan.”

Wajib militer yang baru ini akan membuat misi tempur menjadi kurang mungkin bagi semua prajurit secara keseluruhan, jelas Pistorius.

“Semakin kuat kita, dalam hal personel dan peralatan, semakin mampu kita bertahan, semakin efektif – dan pada akhirnya itulah intinya – kita menjadi penangkal.”

MEMBACA  Perusahaan diingatkan akan kewajiban dalam pencegahan kebakaran lahan.