Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang mempercepat program swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis.
Berbicara di acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Hasan mengatakan kebijakan ini sudah menunjukkan hasil positif, dengan meningkatnya indeks nilai tukar petani dari 101–106 menjadi 124 dalam setahun terakhir.
“Saya sudah menerima keputusan presiden tentang percepatan swasembada pangan. Kita telah melihat surplus beras sebanyak 4 juta ton,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 untuk membentuk tim koordinasi yang mengawasi pembangunan yang dipercepat di bidang pangan, energi, dan air.
Tim ini akan memantau, mengevaluasi, dan menyelaraskan upaya-upaya di berbagai kementerian dan pemerintah daerah.
Hasan menyebutkan bahwa meningkatnya produktivitas pertanian telah langsung meningkatkan pendapatan di daerah pedesaan. Harga gabah kering panen, contohnya, naik dari Rp5.000 (sekitar $0,30) menjadi Rp6.500 per kilogram.
Untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak, pemerintah juga telah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, yang memungkinkan petani menjual langsung ke pasar.
Tujuan yang lebih luas, kata Hasan, adalah untuk mengalihkan kendali pangan dari perusahaan-perusahaan besar ke komunitas lokal, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.
Program swasembada pangan ini juga diharapkan dapat mendukung inisiatif Pemerintah yaitu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah.
“Bayangkan jika setiap penerima mendapat satu telur per hari. Itu artinya 82 juta butir telur setiap harinya. Kita juga akan membutuhkan sayuran, beras, ikan, dan buah-buahan dalam jumlah yang sangat besar,” kata Hasan.
Dia menekankan bahwa program ini tidak hanya akan mengamankan pasokan pangan nasional tetapi juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan untuk hasil pertanian lokal.