Pemerintah Kota Surabaya sudah menjalin kemitraan dengan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) untuk melakukan audit struktur pada pondok pesantren. Hal ini dilakukan setelah insiden robohnya gedung pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan korban jiwa.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan inisiatif ini menunjukkan usaha proaktif kota untuk mencegah kejadian serupa di sekolah-sekolah lain. “Kita sedang melakukan tindakan pencegahan. Sebagai Ketua IKA ITS Jawa Timur, saya meminta bantuan dari ITS, dan rektornya setuju untuk membantu menilai kekuatan struktur setiap gedung pondok pesantren,” jelas Eri di Surabaya, Selasa.
Sebuah tim gabungan khusus yang terdiri dari para insinyur alumni ITS akan segera dibentuk dan diterjunkan untuk memeriksa pondok pesantren di seluruh Jawa Timur dan menilai integritas struktur bangunannya. IKA ITS akan memberikan dukungan teknis langsung untuk penilaian struktur dan arsitektur di Pondok Pesantren Al Khoziny, tempat terjadinya keruntuhan, guna memastikan konstruksi masa depan memenuhi standar keamanan.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa pembangunan di masa depan—siapa pun yang membangunnya—bisa menerima bantuan teknis kami dalam hal desain dan perhitungan. Ini sangat penting untuk mencegah terulangnya tragedi,” tegas Eri.
Dia menambahkan bahwa program pemetaan pondok pesantren akan dimulai di Surabaya sebelum diperluas ke kabupaten lain di Jawa Timur. “Pemetaan ini akan dilakukan bersama IKA ITS. Kami akan mulai dengan mendata semua pondok pesantren di Surabaya, lalu memperluas programnya ke seluruh Jawa Timur. Tim khusus akan memimpin pelaksanaannya,” ujarnya.
Gedung empat lantai di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo roboh pada tanggal 29 September saat salat ashar, menewaskan 67 orang. Paska keruntuhan itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi nasional terhadap integritas struktur pondok pesantren untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa peningkatan standar keamanan di pesantren dan tempat ibadah kini menjadi prioritas utama nasional. Dia mencatat bahwa 42.369 pondok pesantren di seluruh Indonesia dikelola secara swasta, sementara hanya sekitar lima persen sekolah Islam, atau madrasah, yang dikelola negara.