Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, menyerukan kepada para aktivis iklim, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan untuk berkolaborasi dalam Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 yang akan datang, yang dijadwalkan pada 21–23 Oktober.
Dia menjelaskan di sini pada hari Senin bahwa ICCF akan menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan respon yang berdampak terhadap krisis iklim. Menurutnya, upaya mengatasi krisis iklim harus menjadi prioritas nasional.
“Upacara pembukaan akan berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, sebagai simbol komitmen kita untuk memajukan aksi iklim,” ujarnya.
Berbicara dalam Focus Group Discussion bertema “Masukan dan Harapan Publik untuk RUU Penanganan Perubahan Iklim,” dia menyatakan bahwa dampak perubahan iklim sudah terlihat dengan naiknya suhu, cuaca yang tidak bisa diprediksi, dan banjir di musim kemarau.
Dia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang mengancam jiwa dan mata pencaharian.
Oleh karena itu, dia mendorong agar RUU tentang penanganan perubahan iklim dapat memperkuat tata kelola perubahan iklim, khususnya dalam aspek kejelasan kebijakan, konsistensi, dan koordinasi.
Dia juga menyatakan bahwa RUU tersebut akan mengintegrasikan berbagai kebijakan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga, yang saat ini berjalan secara terpecah-pecah.
“Tujuannya adalah agar setiap kementerian dan lembaga memiliki misi dan tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi krisis iklim yang kita hadapi saat ini,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus yang menangani isu perubahan iklim. Menurut dia, lembaga seperti itu seharusnya melapor langsung kepada Presiden.
“Dengan melapor kepada Presiden, lembaga itu dapat melakukan upaya integrasi yang sangat dibutuhkan dengan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain,” tambahnya.