Perubahan utama pada daftar tersebut terpusat pada dua tahanan keamanan yang akan dipertukarkan dengan teroris terkait Hamas yang tidak menghadapi hukuman seumur hidup.
Para menteri pemerintah berpartisipasi dalam pemungutan suara darurat melalui telepon guna menyetujui amandemen terhadap daftar teroris dan tahanan keamanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan penyanderaan, dilaporkan oleh jurnalis Kan Michael Shemesh.
Inti perubahan tersebut berpusar pada dua tahanan keamanan—salah satunya telah dibebaskan dalam kesepakatan sebelumnya, sementara yang lainnya terkait dengan Fatah—untuk dua tahanan dengan keterkaitan Hamas yang tidak menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Perubahan kedua melibatkan pencoretan tujuh anak di bawah umur asal Gaza dari daftar, dimasukkannya dua perempuan baru, dan pergantian suatu kelompok menyusul pertimbangan baru dari lembaga keamanan.
Perubahan baru ini mengurangi jumlah tahanan yang akan dibebaskan dari 1.722 menjadi 1.718 orang, sementara para menteri juga telah menyetujui sebelumnya lima warga Gaza baru yang akan ditambahkan ke jadwal pembebasan jika diperlukan.
Warga Palestina, yang mengungsi ke bagian selatan Gaza atas perintah Israel selama perang, berjalan di sepanjang jalan saat mereka kembali ke utara, di tengah gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, di Jalur Gaza Tengah, 11 Oktober 2025. (kredit: REUTERS/Mahmoud Issa)
Hamas Tuduh Israel Lakukan Perubahan Menit Terakhir pada Daftar Tahanan
Anggota senior biro politik Hamas Ghazi Hamad, berbicara kepada Al Jazeera dari Kairo pada Minggu malam, menuduh Israel “bermain-main dan mengubah” daftar tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan di bawah kesepakatan gencatan senjata-untuk-penyanderaan yang sedang dirundingkan.
Ia juga memperingatkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan “kembali pada agresi” di Gaza tanpa tekanan internasional yang berkelanjutan.
Ia mendesak negara-negara Arab dan mediator untuk “mengendalikan kegilaan Zionis” dan memastikan implementasi penuh dari perjanjian tersebut.
Hamad menyatakan bahwa Hamas sedang berkoordinasi dengan Mesir, Qatar, dan Turki, serta berkomunikasi dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), untuk melaksanakan pertukaran “sebagaimana tercantum dalam perjanjian,” namun ia menuduh bahwa penundaan Israel dalam memverifikasi nama-nama pada dokumen yang dikirim kepada para pihak menciptakan hambatan-hambatan.
Liran Aharoni berkontribusi pada laporan ini.