Mali mengumumkan bahwa warga negara AS yang berkunjung ke negara Afrika Barat tersebut kini diwajibkan membayar jaminan hingga $10.000 untuk visa bisnis dan wisata. Kebijakan ini merupakan respons atas ketentuan serupa yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap warga Mali.
Kedutaan Besar AS di Mali menyatakan bahwa biaya ini diterapkan untuk memperkuat “komitmen Washington dalam melindungi perbatasan Amerika dan menjaga keamanan nasional AS.”
Kementerian Luar Negeri Mali menegaskan bahwa kebijakan jaminan visa itu diterapkan secara sepihak, sehingga mereka memutuskan untuk “menerapkan program visa yang identik” bagi warga AS.
Perubahan kebijakan visa ini terjadi meskipun ada upaya peningkatan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada Juli lalu, pejabat AS mengunjungi Mali untuk membahas kerja sama kontraterorisme dan kemitraan ekonomi, termasuk potensi akses ke cadangan emas dan lithium Mali.
Hubungan kedua memburuk setelah kudeta di Mali pada 2021 yang membawa Jenderal Assimi Goïta berkuasa. Ia mengalihkan orientasi negara Afrika Barat tersebut ke Rusia guna menanggulangi pemberontakan jihadis yang semakin menguat.
Pasukannya mengusir pasukan Prancis dan mendatangkan tentara bayaran dari grup Wagner Rusia yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Moscow. Kelompok tersebut kemudian digantikan oleh Korps Afrika.
Pekan lalu, pemerintah militer Burkina Faso menolak menerima deportan dari AS, menyusul penundaan penerbitan visa oleh Washington di negara Afrika Barat tersebut. Menteri Luar Negeri Karamoko Jean-Marie Traoré mempertanyakan apakah keputusan kedutaan tersebut merupakan bentuk “pemerasan” setelah ia menolak proposal AS untuk menerima migran dari negara ketiga.
Pemerintahan Trump telah menjadikan negara-negara Afrika sebagai tujuan deportasi migran sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasinya.