Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menekankan bahwa runtuhnya gedung di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak tentang pentingnya mematuhi standar konstruksi.
Menurut Muzani, standar konstruksi yang bertujuan menjamin keselamatan para pelajar, santri, dan mahasiswa harus diterapkan tidak hanya di pesantren, tetapi di semua lembaga pendidikan, baik yang agama maupun umum.
“Kejadian ini harus jadi pelajaran untuk semua orang,” kata Muzani dalam sebuah wawancara setelah pertemuan MPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa.
Dia menggambarkan tragedi di pesantren Al Khoziny itu sangat memprihatinkan dan menyedihkan bagi semua pihak yang terlibat, apalagi karena mengakibatkan banyak korban jiwa.
“Tentu saja, kami sangat berduka dan menyampaikan belasungkawa atas insiden ini,” tambahnya.
Muzani mempercyayakan polisi untuk menyelidiki tragedi ini secara menyeluruh, dan berharap temuan investigasinya dapat memberikan pelajaran penting bagi semua penyelenggara pendidikan. “Saya yakin keputusan pihak berwajib akan menjadi hasil yang terbaik,” ujarnya.
Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya telah menerima total 62 kantong jenazah berisi korban dari runtuhnya musala di Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, hingga Selasa sore.
“Insya Allah, hasil DNA akan keluar hari ini. Proses rekonsiliasi akan kami mulai jam 3 sore. Semoga berjalan lancar, dan kami bisa menyampaikan hasilnya kepada rekan-rekan setelah salat Maghrib,” kata Kepala Divisi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Khusnan Marzuki.
Dari 62 kantong jenazah yang diterima, tujuh di antaranya berisi bagian tubuh, sementara sisanya adalah jenazah utuh yang masih dalam proses pencocokan identitas.
Berita terkait: Menteri AHY desak penerapan standar bangunan ketat usai tragedi Sidoarjo
Berita terkait: Pemerintah daerah didorong awasi keselamatan bangunan publik
*Penerjemah: Bagus, Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025*